Validasi Data Pemilih di Desa, KPU Enrekang Koordinasi Dengan DPMD

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang terus bergerak melakukan pemutahiran data berkelanjutan untuk menghadapi Pilkada serentak 2024.

Untuk itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Data, Irwan Ibrahim, Ketua Divisi Sosialisasi dan Parmas, Muhammad Yunus dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Baharuddin mengunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Enrekang.

Mereka melakukan audiensi prihal validasi data pemilih di tingkat desa bersama DPMD Enrekang.

Menurut, Irwan Ibrahim kunjungan ke DPMD dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dalam hal pemutahiran data berkelanjutan.

Apalagi tahun 2021 mendatang, DPMD akan menggelar Pilkades untuk 29 Desa se-Kabupaten Enrekang.

Sehingga KPU Enrekang bisa masuk untuk bersama-sama dengan DPMD melakukan pemutahiran data pemilih di tingkat desa.

"Skemanya DPMD akan menyurat ke desa-desa terkait pemutahiran data pemilih, selanjutnya KPU Enrekang akan membuat format yang akan dikirimkan ke desa serta diisi oleh mereka," kata Irwan, Jumat (24/1/2020).

Selain membahas persoalan data pemilih, KPU Enrekang juga berencana menjalin kerjasama dengan DPMD.

Kerjasama dilakukan untuk melakukan pendidikan pemilih di desa terutama jelang perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2021.

Menanggapi usulan tersebut itu, Sekretaris DPMD Enrekang, Nana Muliana memberikan respon positif.

Menurutnya, seharusnya memang ada kerjasama antara KPU Enrekang dengan DPMD karena sasaran kita sebenarnya sama yaitu para pemilih dan calon pemilih yang ada di desa.

"Jadi silakan KPU Enrekang rancang program yang bisa dikerjasamakan dengan DPMD," ujarnya.

Ia menjelaskan, tahun 2021 DPMD akan melaksanakan Pilkades untuk 29 desa, kemudian pada tahun 2023 Pilkades untuk 28 desa dan tahun 2025 kembali akan menggelar Pilkades untuk 55 desa se Kabupaten Enrekang.

Adanya rencana KPU Enrekang untuk terlibat dalam pendidikan pemilih di setiap momentum Pilkades merupakan suatu langkah baik.

Sehingga terjadi pencerdasan politik bagi masyarakat akar rumput di desa. Dengan demikian diharapkan ke depan kontestasi di Pilkada maupun Pemilu bisa semakin berkualitas.