Honorer

Status Dihapuskan, Dewan Minta Pikirkan Nasib Tenaga Honorer di Makassar

Menurutnya, perlu ada peningkatan status kepada honorer ini. "Misalnya, mereka dibantu untuk sertifikasi dan lain-lain," katanya.

abdul azis/tribun-timur.com
Suasana paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 di Gedung DPRD Makassar, Sabtu (30/11/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Alhidayat Syamsu meminta Pemerintah Kota Makassar untuk memikirkan langkah solutif kepada honorer yang akan dihapuskan.

"Kami setuju saja kalau status honorer dihapuskan tapi perlu langkah solutif untuk honorer di Makassar ini karena mereka selama ini bekerja untuk membantu sekolah berjalan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Makassar ini, Kamis (23/1/2020).

Menurutnya, perlu ada peningkatan status kepada honorer ini.

"Misalnya, mereka dibantu untuk sertifikasi dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, tak akan ada pemberhentian honorer.

"Yang ada adalah peningkatan status mereka dari honorer menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Jadi, mereka akan ikut tes dan bagi yang lolos akan jadi P3K," katanya.

Sehingga, mereka yang tak lolos akan masuk dalam kategori pegawai outsourcing.

"Jadi, langkah satu-satunya adalah harus bisa lolos," katanya.

Menurutnya, P3K ini tak berbeda dengan Aparat Sipil Negara (ASN) selain pensiun.

"P3K ini bisa menempati posisi untuk jabatan di dinas," katanya.

Menurutnya, hal ini adalah langkah pemerintah untuk mengatasi ketimpangan di dalam ASN. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved