Di Sulbar, Ketua KPK RI Tegaskan Jangan Ada Negosiasi Penyusunan RAPBD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Komjen Pol Firli Bahuri kunjungan kerja ke Sulbar dalam rangka supervisi dan pencegahan korupsi, Rabu (22/1/2020).

Firli Bahuri menggelar pertemuan dengan jajaran Pemprov dan Pemkab Se-Sulbar, dalam rangka strategi penguatan pencegahan korupsi untuk Sulbar maju dan bermartabat di Auditorium lantai IV kantor Gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju.

Firli Bahuri mengatakan kehadirannya di Sulbar untuk memastikan semua aktifitas pencegahan korupsi berjalan dan memberikan andil dalam peningkatan pendapatan daerah dan negara.

Dalam kesempatan itu jenderal polisi tiga bintang itu menyinggung proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang dilakukan legislatif dan eksekutif yang rawan menimbulkan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Firli mengungkapkan dalam penyusunan RAPBD terkadang ada faktor kepentingan yang pada akhirnya terjadi tawar menawar, tarik menarik antara legislatif dan eksekutif.

"Inilah yang kerap menjadi cikal bakal terjadinya korupsi,"ujarnya.

Karena itu, Firli menegaskan jangan ada negosiasi apapun antara legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan RAPBD.

"Saya titip jangan ada negosiasi apapun, karena sebenarnya kita mengabdi untuk bangsa, negara dan rakyat yang kita cintai. Pegang amanah rakyat, karena bapak dan ibu dipilih oleh rakyat, jangan sakiti hati rakyat,"pungkasnya.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan Ketua KPK RI di Sulbar dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

"Selaku kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di provinsi, sangat mengharapkan bimbingan dari Ketua KPK RI, agar pembinaan dan pengawasan dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan,"ujarnya. (tribun-timur.com)

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)