Tribun Sulbar

KPID dan Komisi I DPRD Sulbar Monitoring Lembaga Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat dampingi Komisi I DPRD Sulbar monitoring lembaga penyiaran,

KPID dan Komisi I DPRD Sulbar Monitoring Lembaga Penyiaran
TRIBUN TIMUR/NURHADI
KPID Sulbar bersama Komisi I DPRD Sulbar dan pelaku usaha lembaga penyiaran foto bersama usai dialog. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat dampingi Komisi I DPRD Sulbar monitoring lembaga penyiaran, Rabu (22/1/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, POLMAN - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat dampingi Komisi I DPRD Sulbar monitoring lembaga penyiaran, Rabu (22/1/2020).

Monitoring tersebut untuk melihat kerja-kerja pelaku usaha televisi dan radio di daerah.

Ketua Komisi I DPRD Syamsul Samad mengatakan kehadiran Komisi l DPRD dan KPID Sulbar selain monitoring juga melakukan dialog untuk mendapatkan masukan dari pelaku usaha.

"Raperda penyiaran masuk dalam Prolegda Tahun 2020 dan ini salah satu hak inisiatif DPRD Sulbar. Karena itu kita perlu mendapat masukan,"kata Syamsul Samad saat menyambangi LPS Radio Mario FM Polewali Mandar.

Menurut Syamsul Samad kedepan penataan penyiaran akan lebih baik dengan regulasi baik pula.

"Tentunya harus dibawah pengawalan komisioner KPID, dimana saat ini mengalami perkembangan kualitas kinerja, seperti hari ini bersama kami pantau khususnya terkait perizinan,"ujar politisi Demokrat itu.

Anggota Komisi I yang juga Ketua Balegda, H Syahril Hamdani, mengungkapkan kehadiran lembaga penyiaran baik LPB, LPPL dan LPS di era saat ini masih tetap dibutuhkan.

LPS misalnya, kata dia, terutama Radio Sriwigading, Wonomulyo menjadi sarana efektif dalam perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

"Di radio itu, saya sering menjadi narasumber menyuarakan perjuangan pembentukan Sulawesi Barat,"kenang tokoh pejuang Sulbar ini.

Menyikapi masukan dari pelaku usaha penyiaran, Syahrir Hamdani mengatakan masalah dinamika penataan lembaga penyiaran dalam kaitannya dengan persaingan pengusaha besar dan kecil terutama dalam perluasan wilayah akan menjadi tambahan materi untuk membenahi dan dimasukkan dalam perda.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved