RUU Omnibus Law

Ini Alasan Pekerja dan Buruh di Wajo Tolak RUU Omnibus Law

Ketua DPC FPE KSBSI Kabupaten Wajo, Abdul Kadir Nongko menyebutkan ada 4 poin tuntutan.

hardiansyah/tribunwajo.com
DPC FPE KSBSI Kabupaten Wajo melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Wajo menolak RUU Omnibus Law, Rabu (15/1/2020). 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedang menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law.

Namun, serikat pekerja se Indonesia menolak RUU tersebut. Di Kabupaten Wajo, Dewan Pengurus Cabang Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FPE KSBSI) Kabupaten Wajo melakukan unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law, Rabu (15/1/2020).

Ketua DPC FPE KSBSI Kabupaten Wajo, Abdul Kadir Nongko menyebutkan ada 4 poin tuntutan. Yakni keluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Lapangan Kerja, tolak kenaikan iuaran BPJS Kesehatan, tolak upah per jam, dan segera bentuk tim khusus klaster ketenagakerjaan.

"Serikat buruh tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Cilaka ini, padahal RUU tersebut membahas isu ketenagakerjaan," katanya.

Dengan tegas, Abdul Kadir Nongko menyebutkan bahwa RUU tersebut sesungguhnya adalah RUU Asosisasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

RUU Omnibus Law tersebut akan mengatur sejumlah hal yang dianggap merugikan para pekerja dan buruh. Seperti, menghilangkan upah minimun lantaran akan menggunakan sistem pengupahan per jam, pengurangan pesangon, serta outsourching dan kontrak kerja yang bebas yang akan membuat tenaga kerja asing bebas masuk ke Indonesia.

"Hubungan dua pihak terkait pekerjaan harus merupakan hubungang kerja PKWT dan PKWTT dengan alasan banyaknya investasi masuk terkait pekerjaan yang bukan termasuk hubungan kerja," katanya.

Lebih lanjut, pengupahan sistem per jam tidak diperkenankan karena akan kian mengaburkan hubungan kerja yang bersifat formal dan akan menghambat keberlangsungan program jaminan sosial dan sistem jaminan sosial.

"Karena kalau hubungan kerjanya tidak jelas maka menjadi sulit masuk menjadi peserta jaminan sosial kecuali pesertta mandiri dan apalagi upahnya dihitung per jam," katanya.

RUU Omnibus Law, ditambahkan Kadir Nongko mestinya memastikan terciptanya pekerjaan-pekerjaan layak agar dapat menciptakan kekayaan negara melalui pajak.

"RUU ini harusnya dapat merampingkan sistem perundangan yang tumpang tindih, bukan membuat masalah baru di sistem perundang-undangan kita," katanya.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan DPC FPE KSBSI Kabupaten Wajo di sejumlah titik di dalam kota Sengkang. Pertama di Lapangan Merdeka Sengkang lalu long march ke spang enam tugu BNI.

Lalu melanjutkan lagi long march ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo dan dilanjutkan ke Kantor Bupati Wajo dan berakhir di Kantor DPRD Wajo.

Unjuk rasa tersebut diikuti ratusan pekerja dari sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Wajo, seperti PT EEES, PT Energi Sengkang, PT PLN, PT Aurel, PT SS LNG, dan PT Cepa.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved