Breaking News:

Polemik Natuna

Soal Polemik Natuna, Suhardi Duka: Jika Menyangkut Kedaulatan Pemerintah Harus Tegas

Anggota DPR RI Komisi IV H Suhardi Duka meminta pemerintah tegas menyikapi polemik batas wilayah di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ist
Anggota Komisi IV DPR RI H Suhardi Duka. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Anggota DPR RI Komisi IV H Suhardi Duka meminta pemerintah tegas menyikapi polemik batas wilayah di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Hal itu terkait insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna secara ilegal.

"Konflik antara Indonesia dan China di Laut Natuna perlu pemahaman dan pembuat garis batas kebijakan. Apabila itu menyangkut teritori maka kita harus keras, kita harus memiliki idealismen sebagai negara berdaulat,"kata SDK dikediamannya Jl Husni Thamrin, Mamuju, Selasa (7/1/2020).

Menurutnya, tidak boleh ada kompromi apabila ada satu negara manapun yang mengancam kedaulatan bangsa.

"Jika itu yang terjadi, maka itu bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan TNI. Tapi tanggungjawab seluruh bangsa untuk bersatu melawan apapun yang terjadi,"tegasnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah untuk tidak mendua. Misalnya satu mengatakan menggunakan cara yang shop karena alasan banyak kerjasama dengan cina dan satu mengatakan harga mati NKRI.

"Harus tegas. Supaya rakyat tidak bingun. Makanya saya katakan kalau menyangkut teritori harus harga mati. Harus siap peran,"kata dia.

Namum jika itu menyangkut kerjasama ekonomi. Lanjut mantan Bupati Mamuju itu, tentu harus dirundingkan antara kedua negara ini terhadap kepentingan potensi ekonomi di Laut Natuna.

"Menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif, itu adalah kepentingan Indonesia. Tapi yang jadi masalah saat ini adalah negara kita tidak mampu memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada di Pulau Natuna. Kapal nelayam kita jarang kesana. Maka masuklah nelayan dari negara-negara lain,"katanya.

Hal ini disebabkan, kata SDK, karena nelayan Indonesia dilengkapi dengan alat tangkat dan kapal yang memadai untuk masuk di kawansan Zona Ekonomi Esklusif.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved