Bukan Kapal Tiongkok Masuk Natuna Saja, Banjir Jakarta & Suhu Dingin SulselPun Disebut Kiriman China

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Halaman satu Tribun Timur cetak edisi Sabtu, 4 Januari 2020, berisi perang dingin Indonesia vs China.

Betapa tidak, saat TNI mengerahkan pasukan untuk membentengi Perairan Kepulauan Natuna dari rongrongan Tiongkok, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melansir akan adanya “serangan” cuaca ektrem dari China masuk Indonesia.

Cuaca ekstrem dari China itu akan merangsek hingga ke Sulsel. Ilmuwan menyebutnya, “cold surge” atau seruak dingin.

Bahkan Banjir Jakarta dan banjir di Sulsel juga dikait-kaitkan dengan serangan Seruak Dingin dari China itu.

BMKG memperkirakan cuaca dingin akibat Cold Surge itu melanda Sulsel antara tanggal 5 hingga 15 Januari 2020.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan fenomena 'cold surge' atau seruakan dingin masuk Indonesia dan mampir di Sulsel melalui Laut China Selatan (LCS).

Fenomena itu akan melintasi hampir seluruh wilayah di Tanah Air dan akan menyebabkan peningkatan intensitas hujan, sebelum akhirnya berlabuh di Samudera Pasifik.

Cold surge merupakan aliran udara dingin yang berasal dari daratan Asia kemudian menjalar memasuki wilayah Indonesia bagian barat.

Dia menambahkan bahwa fenomena ini biasa terjadi saat Asia memasuki musim dingin, yakni di wilayah China atau dataran Tibet serta Hong Kong.

"Ini pengaruh dari perbedaan tekanan udara yang ada di China atau Tibet dengan Hong Kong. Bayangkan ada di China, Tibet, Hong Kong, pengaruhnya sampai di sini,” jelas Dwikorita.

Lebih lanjut Dwikorita menjelaskan bahwa wilayah Sumatera Barat akan mengalami intensitas hujan yang cukup tinggi pertama kali karena menjadi gerbang masuk dari fenomena 'Cold Surge' pada 5 Januari 2020 mendatang.

"Arak-arakan aliran udara basah, berjalan di sepanjang equator ini kurang lebih diprakirakan tanggal 5 Januari masuk melalui Sumatera Barat, pantai barat Sumatera," kata Dwikorita.

Ia kemudian menambahkan 'cold surge' ini nantinya akan bermuara di Samudera Pasifik. Namun akan ada beberapa wilayah di Indonesia yang terkena perlintasan fenomena ini.

Kapal Tiongkok
Sebelumnya nelayan kapal asing, milik Tiongkok tertangkap basah mencuri ikan di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). Selain itu, Coast Guard (semacam Badan Keamanan Laut) China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengomentari masuknya kapal China ke Natuna untuk menangkap ikan secara ilegal.

Menurutnya, mengacu pada aturan yang sama saat dia masih memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), harusnya ada tindakan tegas pada kapal-kapal China yang menggarong ikan di EEZ.

"Tangkap dan tenggelamkan kapal yang melakukan IUUF. Tidak ada cara lain. Wilayah EEZ kita diakui UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Bila dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan 2019, bisa membuat mereka tidak berani masuk ke wilayah ZEE kita. Kenapa hal yang sama tidak bisa kita lakukan sekarang," tulis Susi seperti dilihat dari akun twitter resminya, Jumat (3/1/2020).

Selain itu, sebagaimana yang sering diucapkannya saat menjabat Menteri KKP, klaim China atas perairan Natuna berdasarkan Traditional Fishing Zone juga tak berdasar. "Straight forward statement segera nyatakan, Traditional Fishing Zone itu tidak ada," kata Susi.

Pemilik maskapai Susi Air ini menyebut tak ada cara lain keculai penenggalaman kapal maling yang masuk ke perairan Indonesia agar ada efek jera, tak terkecuali kapal China.

"KKP bisa minta & perintahkan untuk tangkap dan tenggelamkan dengan UU Perikanan no 45 tahun 2009. Jangan beri opsi lain, Laut Natuna diklaim China, TNI tingkatkan kesiagaan," ujarnya.

Kapal Perang
Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dan dua pesawat terbang ke Perairan Natuna, Jumat (3/1/2020).

Tindakan itu untuk menjaga kedaulatan negara dari klaim Tiongkok atau China, yang mengawal nelayan asing menangkap ikan di wilayah Indonesia.

Pengerahan kapal perang dan pesawat pengintai atas persetujuan pimpinan TNI, dan dalam pengawasan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono. Badan Keamanan Laut RI, dan Kementerian Perhubungan pun mendukung upaya TNI.

Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Puspen TNI Kolonel Sus Taibur Rahman mengatakan pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaraan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara.

"Sebelum bertolak dari Lanud Halim PK menuju Natuna, Pangkogabwilhan I menyampaikan bahwa operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah tergelar yaitu tiga KRI, satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna," kata Kolonel Taibur dalam keterangan resmi Puspen TNI pada Jumat (3/1).

Sejak bulan silan, ditemui kapal-kapal nelayan yang dikawal Coast Guard Tiongkok, menangkap ikan di Laut Natuna Utara. Kolonel Yudo mengatakan, operasi TNI digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara.

Nota protes Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Kemenlu memanggil Duta Besar China di Jakarta dan menyampaikan protes kerasnya. "Kemlu telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," demikian pernyataan Kemenlu.

Kemenlu menyebutkan, Dubes China mencatat protes yang dilayangkan untuk segera diteruskan ke Beijing. "Dalam pertemuan kemarin, Dubes RRT akan menyampaikannya ke Beijing," kata Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, saat dikonfirmasi Kompas.com.

Hal ini dinilai penting agar hubungan bilateral kedua negara tetap berjalan dengan baik dan saling memberikan keuntungan. Wilayah ZEE ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Baik Indonesia maupun China merupakan bagian dari itu sehingga harus saling menghormati wilayah kedaulatan satu sama lain.

"Menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan RRT (China). Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT, karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016," demikian Kemenlu.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkean membela Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo --politisi Partai Gerindra, soal tudingan saat ini banyak kapal asing masuk dan mengambil ikan di perairan Natuna.

"Saya mau jelasin, jangan dibilang zaman Pak Edhy jadi banyak kapal asing masuk. Itu tidak benar. Saya ulangi sekali lagi, itu tidak benar karena kami punya data lengkap," ujar Luhut di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1).

Menurut Luhut, Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kendali Edhy masih melakukan pengawasan dan bergerak dalam menangani kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia secara ilegal.

"Memang intensitas cost guard kita belum bisa ke yang lain (seluruh wilayah), karena jumlah kapal juga terbatas. Jadi bukan karena cost guard yang kurang bekerja setelah Pak Edhy, saya ikuti betul itu," ucap Luhut.(*)