Tribun Toraja Utara

Pelantikan 86 Kepala Lembang di Rantepao Diwarnai Aksi Unjuk Rasa

Massa dari Aliansi Masyarakat Toraja Utara Peduli Demokrasi melakukan unjuk rasa saat pelantikan Kepala Lembang/Desa (Kalem) berlangsung

Pelantikan 86 Kepala Lembang di Rantepao Diwarnai Aksi Unjuk Rasa
TRIBUN TIMUR/RISNAWATI M
Aksi Aliansi Masyarakat Toraja Utara Peduli Demokrasi melakukan unjuk rasa saat pelantikan Kepala Lembang/Desa (Kalem) berlangsung di gedung Van The Losdrect, depan Lapangan Bakti Kecamatan Rantepao, Jumat (03/01/2020) siang. / foto Risnawati Tribun Toraja 

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Massa dari Aliansi Masyarakat Toraja Utara Peduli Demokrasi melakukan unjuk rasa saat pelantikan Kepala Lembang/Desa (Kalem) berlangsung.

Pelantikan Kepala Lembang terpilih berlangsung di dalam gedung Van The Losdrect, depan Lapangan Bakti Kecamatan Rantepao, Jumat (03/01/2020) siang.

Pemkab Toraja Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembang (PMDL) mengadakan pelantikan sebanyak 86 Kalem terpilih.

Dilantik langsung oleh Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan dihadiri Wakil Bupati Yosia Rinto Kadang dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Toraja Utara lengkap.

"Kami sengaja datang kesini untuk mempertanyakan kepada Bapak Bupati yang tidak mengindahkan rekomendasi kami dan DPRD," ucap Kordinator Aksi, Yulius Palenggang kepada TribunToraja.com.

Dikatakannya, jika Bupati Kalatiku Paembonan tidak mengindahkan rekomendasi dari DPRD sebagai badan eksekutif.

Yulius menanyakan sudah sampai dimana Bupati Toraja Utara melakukan investigasi calon kepala lembang yang telah melanggar aturan selama proses pemilihan menggunakan program e-Voting.

"Sudah ditetapkan aturan bupati atas gugatan kami yang sudah direkomendasikan DPRD," jelasnya.

Yulius mengatakan bersama Aliansi Masyarakat Toraja Utara Peduli Demokrasi jika Bupati Kalatiku Paembonan tidak mengindahkan rekomendasi DPRD, maka wajib hukumnya akan menduduki kantor Bupati Toraja Utara.

"Kami akan duduki kantor Bupati di Panga, jika tidak ada penjelasan kenapa tidak mengindahkan rekomendasi DPRD atas tuntunan massa menolak kecurangan Pilkalem," tutup Yulius.

Halaman
12
Penulis: Risnawati M
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved