Tribun Sulbar

Polisi Bidik Kasus Dugaan Korupsi Dana Kampanye DPD RI, Begini Reaksi Ketua KPU Sulbar

Ketua KPU Sulawesi Barat angkat bicara adanya sejumlah orang yang jadi calon tersangka kasus dugaan korupsi dana fasilitasi kampanye calon anggota DPD

Polisi Bidik Kasus Dugaan Korupsi Dana Kampanye DPD RI, Begini Reaksi Ketua KPU Sulbar
Nurhadi/Tribun Timur
Ketua KPU Sulbar Rustang 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang, angkat bicara adanya sejumlah orang yang jadi calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana fasilitasi kampanye calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019 di KPU Sulbar.

Kasus dugaan korupsi tersebut saat ini terus bergulir di meja penyidik Reskrim Polresta Mamuju. Sisa menunggu hasil ekspose dari BPKP untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian negara.

Kasat Reskrim AKP Syamsuriansyah mengatakan telah memeriksa 15 orang dalam perkara tersebut, baik Pokja, PPK, Sekertaris KPU, pihak agency dan beberapa media, baik online, televisi dan radio.

Diantara yang diperiksa kata dia, ada tujuh orang dibidik oleh pihak penyidik untuk ditetapkan sebagai tersangka. Tujuh orang itu diduga kuat terlibat dalam dugaan perbuatan melawab hukum.

"Saya sebenarnya belum bisa berkomentar banyak karena sedang dalam proses. Jangan sampai disalah pahami orang. Namun intinya kita serahkan dan percayakan kepada aparat penegak hukum,"kata Rustang ditemui di ruangan kerjanya, Senin (23/12/2019) jelang magrib.

Rustang mengatakan ia tidak ingin komisioner terkesan melindungi ini dan itu. Sehingga pada prinsipnya, lanjutnya, membiarkan proses hukum berjalan tanpa harus memberikan komentar.

"Etikanya kalau kasus ini masih berproses kita tidak bisa berkomentar berkomentar banyak, jangan sampai menimbulkan persepsi lain,"ujarnya.

Ia mengatakan sejak awal memang sudah selalu menyarankan kepada pihak PPK dan Pokja untuk mengikuti aturan. Sebab komisioner tidak pada wilayah itu, sehingga pihaknya hanya mengingatkan.

"Kita selalu sampaikan baca baik-baik aturan. Jangan sampai salah paham. Jadi saya selalu sampaikan komisioner tidak di wilayah itu,"ucapnya.

Namun kata Rustang, kalau komisioner dipanggil untuk dimintai keterangan untuk ia memastikan akan hadir.

"Kita proaktif saja. Namanya panggilan tentu kita harus hadir,"tuturnya. (tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved