Guru Honorer, Ini Kritikan Menohok Ikatan Guru Indonesia terhadap Cara Pikir Menteri Nadiem Makarim

Bisa dibayangkan apa jadinya pendidikan kita ini jika Pemerintah Daerah terutama kepala sekolah tidak menyelamatkan pendidikan kita dengan merekrut tenaga honorer untuk mengisi ruang-ruang kelas kosong yang ditinggalkan oleh guru-guru yang pensiun , guru-guru yang diangkat menjadi kepala sekolah dan tidak diberi kewajiban mengajar lagi serta guru-guru yang diangkat menjadi pengawas sekolah dan juga guru-guru yang diangkat menjadi pejabat daerah dalam struktural pemerintahan.

Pemerintah pusat tidak layak menyalahkan pemerintah daerah dan justru seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah-daerah yang sukses mengajak guru-guru yang mau secara ikhlas mengajar di sekolah-sekolah meskipun hanya diberikan Honor Rp100.000 per bulan.

Inilah Mengapa ikatan guru Indonesia senantiasa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghapuskan sistem guru honorer ini karena tidak layak kita menggantungkan harapan masa depan bangsa pada mereka yang hanya dibayar Rp100.000 per bulan dengan status yang tidak jelas.

Sebagai menteri baru sebaiknya nadiem Makarim tidak terpengaruh dengan sesat pikir para pejabat-pejabat yang ada dibawahnya, Nadiem harusnya berpikir lebih jernih tentang guru-guru honorer ini, mengapa mereka ada dan bagaimana peran mereka dalam menyelamatkan pendidikan kita yang hampir saja lumpuh jika mereka tak ingin terlibat

Jakarta, 17 Desember 2019
Muhammad Ramli Rahim
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia

(TRIBUN-TIMUR.COM)