Realisasi Anggaran Rendah

21 OPD Pemkot Makassar Masuk Kategori Realisasi Anggaran Rendah, Apa Saja?

Hadir langsung Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Makassar, Andi Hadijah

hasim arfah/tribun-timur.com
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Makassar, Andi Hadijah Iriani 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pemerintah Kota Makassar melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk Anggaran Belanja Langsung triwulan IV di Balai kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/12/2019).

Hadir langsung Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Makassar, Andi Hadijah Iriani dan Asisten Pemerintahan M Sabri.

Selain itu hadir juga kepala OPD dan camat.

Dari laporan Bappeda, sebanyak 21 organisasi perangkat daerah (OPD) mempunyai realisasi rendah.

Beberapa OPD yang punya rapor merah untuk realisasi anggaran belanja langsung yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Kecamatan Mariso.

Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Padahal, Bappeda berharap realisasi fisik di akhir 2019 di atas 90 persen sebelum 1 Januari 2020.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, realisasinya mempunyai batas waktu sampai dengan 31 Desember 2019 pukul 23:59 WITA.

Menurut Iqbal realisasi anggaran rendah di kecamatan karena kelurahan tak menggunakan dana kelurahan yang turun sebesar Rp 54 miliar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

"Kalau kelurahan tidak melaksanakan realisasi maka pasti anggarannya mengendap," katanya.

Menurutnya, realiasi rendah di kecamatan karena dana kelurahan tak terserap.

Halaman
12
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved