Realisasi Anggaran Rendah
21 OPD Pemkot Makassar Masuk Kategori Realisasi Anggaran Rendah, Apa Saja?
Hadir langsung Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Makassar, Andi Hadijah
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pemerintah Kota Makassar melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk Anggaran Belanja Langsung triwulan IV di Balai kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (17/12/2019).
Hadir langsung Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Makassar, Andi Hadijah Iriani dan Asisten Pemerintahan M Sabri.
Selain itu hadir juga kepala OPD dan camat.
Dari laporan Bappeda, sebanyak 21 organisasi perangkat daerah (OPD) mempunyai realisasi rendah.
Beberapa OPD yang punya rapor merah untuk realisasi anggaran belanja langsung yakni Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Kecamatan Mariso.
Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Kota Makassar, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Padahal, Bappeda berharap realisasi fisik di akhir 2019 di atas 90 persen sebelum 1 Januari 2020.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengatakan, realisasinya mempunyai batas waktu sampai dengan 31 Desember 2019 pukul 23:59 WITA.
Menurut Iqbal realisasi anggaran rendah di kecamatan karena kelurahan tak menggunakan dana kelurahan yang turun sebesar Rp 54 miliar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
"Kalau kelurahan tidak melaksanakan realisasi maka pasti anggarannya mengendap," katanya.
Menurutnya, realiasi rendah di kecamatan karena dana kelurahan tak terserap.
Kementerian Keuangan menurunkan anggaran Rp 54 miliar untuk dana kelurahan. Tapi, anggaran tak dipakai karena kelurahan tak membuat program.
Beberapa alasan lurah karena tak adanya Aparat Sipil Negara (ASN) di level kelurahan yang kompeten.
Iqbal menyampaikan potensi silpa untuk akhir tahun 2019 paling tinggi Rp 400 miliar.
"Masih ada (anggaran belanja langsung) yang belum terealisasi, potensi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) Rp 300-400 miliar," katanya.
Namun, lanjut Iqbal Suhaeb, semua kepala OPD sudah berjanji supaya realisasi fisik 100 persen di akhir tahun.
