Pilkalem Dianggap Bermasalah, Aliansi Masyarakat Toraja Peduli Demokrasi Datangi DPRD Toraja Utara

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Puluhan masyarakat tergabung dari Aliansi Masyarakat Toraja Peduli Demokrasi sambangi Gedung DPRD Toraja Utara, Kecamatan Rantepao, Senin (16/12/2019) siang.

Para pengunjuk rasa (pendemo) berkisar sekitar puluhan orang itu berasal dari kalangan masyarakat Toraja.

Mereka menuntut beberapa poin ke DPRD Toraja Utara terkait hasil pemilihan kepala lembang (desa) di beberapa desa.

Kata Kordinator Aksi, Yulius Palenggang mengatakan, aspirasi disampaikan masyarakat karena ada hasil pemilihan desa yang dianggap bermasalah.

"Mewakili masyarakat di beberapa lembang, kami keberatan atas pemilihan kepala desa yang tidak berjalan dengan adil," ucap Yulius.

Sehinggga, menuntut beberapa poin agar DPRD Toraja Utara bersedia menindaklanjuti keberatan masyarakat menolak pelantikan kepala desa terpilih.

"Ada lembang bermasalah pemilihan kepala desa seperti di Tallung Penanian, Buntu Pepasan, Bangkelekila dan Nanggala," tambah Yulius.

Selanjutnya, aliansi peduli demokrasi juga menolak sistem e-Voting yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembang (PMDL).

"Kami juga minta agar DPRD fasilitasi kami hadirkan Bupati dan Kadis PMDL untuk bicarakan permasalahan yang kami temui di lapangan," tegasnya.

Yulius menjelaskan, agar Pemda Toraja Utara dan pihak DPRD secepatnya memproses adanya laporan money politik dan menyelidiki penggunaan anggaran pembelian alat e-Voting menggunakan dana desa.

Pengunjuk rasa diterima DPRD Toraja Utara dan akan membahas aspirasi masyarakat ke Komisi 1 pada pekan mendatang.

Anggota DPRD hadir menerima masyarakat yakni Wakil Ketua Samuel T Lande, Ariadi Gala, Alam Lamba dan Ratte Salurante. (*)

Laporan Wartawan TribunToraja.com, @cinnank17

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: