Sekprov Sulbar Harap Standar Pelayanan Minimal Diadopsi Secara Utuh, Tujuannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat Dr Muhammad Idris harap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat diadopsi secara utuh dalam pengelolaan pemerintahan.

Hal itu diungkapkan Idris pada pembukaan Monitoring dan Evaluasi Pengenalan Aplikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan di kantor Gubernur Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Jumat (6/12/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan tim Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendukbud RI).

Hal ini untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan pendidikan yang mencakup peserta didik, satuan pendidikan dan pendidik, serta tenaga kependidikan.

"Saya berharap mudah-mudahan kita bisa mengadopsi seutuhnya dari pengenalan aplikasi SPM ini, sehingga kita semangat untuk mengelola pemerintahan,"kata Idris.

Idris mengingatkan, kegiatan tersebut dilaksanakan bukan hanya seremonial saja, namun yang menjadi perhatian utama adalah adanya komitmen bersama sebagai upaya memperbaiki kualitas mutu pendidikan di Sulbar.

Dikatakan, penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar, sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

"Saya sangat optimis, jika Sulbar mau maju maka satu-satunya pintu masuk yang harus kita perbaiki adalah kepengurusan yang berada di ranah masing-masing, terutama untuk di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya,"ujar Idris

Idris menambahkan, dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip- prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kemudian harus mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap,"ucapnya.

Kepala Biro Ortala Masriadi Nadi Atjo Setda Sulbar mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi dokumen yang di lakukan Biro Ortala beberapa waktu yang lalu, hasil evaluasinya memang tidak maksimal sebab dokumen perencanaannya belum tersuratkan secara rinci.

"Untuk saat ini aplikasi kita memang belum ada, dan kemarin kami sudah melakukan evaluasi dokumen, namun di karenakan dokumen perencanaannya belum tersurat secara rinci, maka hasilnya belum bagus,"ujarnya.

Meski demikian, kata Masriadi, pihaknya berusaha memberikan take over yang bagus dan berharap semuanya juga bisa membangun aplikasi, bukan hanya Kementrian Pendidikan saja.(tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: