BPJS Kesehatan

Asisten III Pemprov Sulbar Harap Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI Sentuh Warga Termarjinalkan

Utamanya kata Djamila kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus betul-betul tepat sasaran bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.

Asisten III Pemprov Sulbar Harap Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI Sentuh Warga Termarjinalkan
Nurhadi/Tribun Sulbar
Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Sulbar di Grand Hotel Maleo. Dibuka Asisten III Setda Pemprov Sulbar Djamila, Rabu (4/12/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekertariat Daerah (Setda) Sulbar Djamila mengharapkan kepersertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan benar-benar maksimal.

Utamanya kata Djamila kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus betul-betul tepat sasaran bagi masyarakat yang memang berhak mendapatkannya.

"Kita berharap yang tercover dalam kepesertaan BPJS Kesehatan betul-betul masyarakat yang kurang mampu dan yang berada di pinggir-pinggir desa atau mereka yang termarjinalkan,"kata Djamila pada Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Sulbar di Grand Hotel Maleo, Rabu (4/12/2019).

Djamila mengungkapkan, selama ini banyak masyarakat yang mengelu karena tidak tercover dalam kepesertaan BPJS PBI.

"Padahal mereka berhak ikut dalam kepesertaaan BPJS Kesehatan,"ucapnya.

Djamila menyampaikan Pemprov Sulbar melalui Dinas Sosial berkomitmen melakukan pendataan kepesertaan BPJS Kesehatan yang betul-betul akurat dan sesuai aturan yang ada.

Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Sulbar di Grand Hotel Maleo. Dibuka Asisten III Setda Pemprov Sulbar Djamila, Rabu (4/12/2019).
Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Provinsi Sulbar di Grand Hotel Maleo. Dibuka Asisten III Setda Pemprov Sulbar Djamila, Rabu (4/12/2019). (Nurhadi/Tribun Sulbar)

"Sesuai kesepakatan kita saat melakukan forum komunikasi, bagaimana Dinas Sosial melakukan pendataan yang betul-betul riil,"katanya.

Ia berharap tidak ada lagi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial, karena jika SKTM itu selalu muncul, maka terindikasi bahwa pendataan kita tidak akurat.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved