Tribun Mamuju

Draf RAPBD Mamuju 2020 Disepakati, Tiga Parpol Tetap Menolak

Meski telah disepakati, namun masih mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera (F-KPS).

Draf RAPBD Mamuju 2020 Disepakati, Tiga Parpol Tetap Menolak
nurhadi/tribunmamuju.com
Rapat paripurna DPRD Mamuju, agenda pemandangan akhir fraksi dan penandatanganan kesepakatan RAPBD 2020 untuk disahkan menjadi APBD 2020 di ruangan rapat paripurna gedung DPRD Mamuju Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga. Dihadiri Wakil Bupati H Irwan SP Pababari. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Mamuju Tahun 2020, resmi disepakati antara DPRD dan pihak eksekutif dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri Wakil Bupati Mamuju H Irwan SP Pababari, Senin (29/11/2019).

Meski telah disepakati, namun masih mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera (F-KPS). F-PKS merupakan fraksi gabungan yang terdiri dari tiga partai, diantaranya Golkar dua kursi, PDI Perjuangan satu kursi dan PKS satu kursi.

Dari enam fraksi yang ada, F-KPS memilih tidak hadir dalam rapat paripurna pemandangan akhir fraksi terhadap RAPBD Mamuju 2020, lima fraksi lainnya hadir memberikan pemandangan akhir dan menyatakan sepakat.

"Kami tetap komitmen dengan pandangan di awal, menolak RAPBD 2020 untuk dibahas, hari ini sudah dilakukan rapat paripurna pemandangan akhir dan penandatanganan kesepakatan antara DPRD dan eksekutif, kami memilih tidak terlibat di dalamnya,"kata juru bicara F-KPS Ado Masud, dihubungi via telepon selularnya, Jumat (29/11/2019).

Ado mengatakan, tidak yakin terhadap kualitas RAPBD 2020 yang hanya dinahas dalam tiga hari, menurutnya, banyak program yang sangat dipaksakan untuk disepakati.

"Termasuk proyek pembangunan Manakarra Tower, sampai sekarang kami belum pernah diperlihatkan kajian, baik kajian amdar dan kajian dampak sosialnya, dari tahun kemarin kami sampai meminta kajiannya, tapi sampai sekarang tidak pernah diperlihatkan,"ungkap Ado.

Ado mengaku heran, sebab awalnya yang ingin dibangun hanya landscape kota Mamuju, namun belakangan diikutkan pembangunan tower. "Anggaran awalnya 10 miliar lebih, sekarang bertambah Rp 22 miliar lebih,"ucapnya.

Ado menuturkan, kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL-UKL) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tidak pernah diperlihatkan oleh pihak eksekutif.

"Tadi malam kami di banggar masih meminta kajiannya, tapi pimpinan DPRD mengatakan nanti lain kali, yah ok silahkan lanjutkan, besok-besok ketika ada proses hukum, kami tidak mau terkait, bukan kami tidak pro rakyat, tapi kita mau keberpihakan APBD ini benar-benar kepada rakyat,"ujar politisi PDIP itu.

Dikatakan, penolakan F-KPS terhadap RAPBD Mamuju 2020, juga karena tidak sesuai dengan mekanisme atau tahapan penyusunan APBD 2020 yang diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019. Seharusnya, kata RAPBD diserahkan ke DPRD minggu kedua Oktober, namun baru diserahkan pada 18 November 2019.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved