Lanjutkan Cita-cita Ayahnya, Bupati Gowa Dukung Mendikbud Hapus Ujian Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mendukung keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Nadiem Makarim, menghapus ujian nasional.

Orang nomor satu Pemkab Gowa ini mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap ujian nasional telah digagas sejak 2011, atau delapan tahun yang lalu.

Penghapusan itu, katanya, menjadi cita-cita Bupati Gowa ketika itu sekaligus ayah kandung Adnan, Ichsan Yasin Limpo.

"Kabupaten Gowa pelopor penghapusan ujian nasional sejak tahun 2011 bukan menjadi penentu kelulusan," katanya, Kamis (28/11/2019).

Menurutnya, penentu kelulusan yang diterapkan Pemkab Gowa yakni Sistem Kelas Tuntas Berkelanjutan (SKTB).

Adnan mengungkapkan, ada tiga alasan yang jadi pertimbangan Ichsan Yasin Limpo tidak setuju pada ujian nasional.

Pertama, katanya, empat mata pelajaran UN bukanlah representasi dari semua mata pelajar yang dipelajari siswa.

Padahal, para siswa menempuh pendidikan selama enam di jenjang SD, tiga tahun SMP, hingga tiga tahun jenjang SMA.

Alasan kedua, instrumen yang digunakan dalam melaksanakan ujian nasional hanya tes tertulis.

"Padahal tidak semua mata pelajaran dapat diukur dengan tes tertulis," kata Adnan.

Ia menilai, ada mata pelajaran yang hanya bisa diukur melalui tes unjuk kerja atau tes lisan.

Alasan ketiga, kehadiran ujian nasional dinilai menjadi momok yang menakutkan bagi siswa.

Ia mengungkapkan, para siswa dipaksa menjadi tidak jujur dengan mencari kisi-kisi bocoran soal.

Bahkan, katanya, tidak jarang didapati adanya oknum guru yang ikut membantu para siswanya menjawab soal ujian nasional.

"Masih segar dalam ingatan saya pada waktu itu dasar pertimbangan almarhum ayahanda tidak setuju dengan ujian nasional," kenang Adnan.

Bupati termuda di kawasan Indonesia timur ini menilai, sosok mendiang Ichsan Yasin Limpo memiliki pemikiran yang luar biasa sebagai tokoh inspirator.

"Terima kasih papa engkau selalu menjadi inspirasi, meskipun dulu banyak yang meragukan inovasimu," tandasnya.

Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikabarkan ingin mengkaji penghapusan ujian nasional dalam sekolah.

Nadiem dikabarkan saat ini sedang mematangkan rencana menghapus ujian nasional itu.

Siswa Buat Petisi Protes Wacana UTBK Digelar Sebelum Ujian Nasional, Ini Respon Menristekdikti

Siswa ramai-ramai menandatangani petisi yang menolak pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer atau UTBK sebagai seleksi mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tahun 2-2020 digelar lebih awal.

Nilai UTBK merupakan syarat utama bagi siswa yang ingin ikut Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemristekdikti Ainun Naim menyebut jadwal UTBK akan dimajukan. 

Jika tahun 2019 lalu, UTBK digelar mulai April hingga Mei 2019, maka UTBK tahun 2020 diusulkan dimulai November atau Desember 2019.

Dimana, seleksi masuk PTN tersebut digelar saat siswa menginjak semester 5.

Baca: RESMI! 545.910 Peserta Gagal di Jalur SBMPTN LTMPT 2019, Rerata Nilai UTBK Tertinggi Diraih ITB

Baca: LINK pengumuman-utbk-2.ltmpt.ac.id, Hasil UTBK Sesi 25-26 Mei Mulai Jam 10.00 Hari ini, Cek Nilaimu

Sontak usulan ini mendapat penolakan dari kalangan siswa. Bahkan di www.change.org muncul sebuah petisi berjudul "Tolak Dimajukannya UTBK ke Semester 5".

Petisi ini dibuat oleh Devan Hadrian dan ditujukan kepada Kemenristekdikti RI.

Berikut narasi dalam petisi berjudul "Tolak Dimajukannya UTBK ke Semester 5" tersebut:

Wacana pemerintah untuk memajukan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2020 mendapat banyak protes.

Protes ini kebanyakan dilayangkan oleh siswa-siswi SMA kelas XII sendiri, terutama melalui media sosial seperti Twitter.

Awal dari banyakanya protes ini adalah pernyataan dari Menristekdikti Mohamad Nasir, sebagai berikut :

"Kita ambil sekitar November-Desember (2019), jadi Januari sudah ada kepastian diterima di perguruan tinggi.

Siswa tinggal mengejar Ujian Nasional (UN) mereka."

Menurut beliau, UTBK dimajukan agar siswa mempunyai waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan UN tanpa harus memikirkan UTBK yang telah dijalani pada semester lima.

Menurut saya, langkah Kemenristekdikti ini kurang dipertimbangkan secara matang.

Dimajukannya UTBK ke akhir semester 5 bukannya akan meningkatkan hasil UTBK dan UN, tetapi justru berpotensi menjatuhkan keduanya.

Beberapa alasan saya yaitu :

1. Kurangnya waktu persiapan untuk UTBK:

Jika memang UTBK 2020 akan dilaksanakan pada akhir semester 5, maka siswa tidak akan punya waktu yang cukup untuk persiapan.

Selain karena materi UTBK yang notabene cukup berbeda dengan materi pelajaran di sekolah, kebanyakan siswa biasanya memanfaatkan waktu kosong setelah UN untuk mempersiapkan materi UTBK.

Jika persiapan dilakukan pada semester 5, maka akan bertabrakan dengan pelajaran sekolah.

Terlebih lagi, saat petisi ini ditulis sudah bulan Agustus dan kebijakan ini masih berupa wacana, sehingga jika akhirnya ditetapkan (yang pastinya memakan waktu lagi), mustahil persiapan yang dilakukan dapat maksimal.

Baca juga :

Inilah Penyebab Nilai UTBK SBMPTN 800 Bisa Kalah dengan 400 di Jurusan Sama, Tergantung Strategi

Hati-hati! Nilai UTBK SBMPTN Tinggi tak Cukup, Perlu Strategi dan Analisis, Ini Prediksi Skor Aman

2. Ketidaksiapan infrastruktur

Dari laporan-laporan yang saya baca, pelaksanaan UTBK 2019 sendiri mengalami banyak masalah teknis.

Kebanyakan dari masalah teknis tersebut menyangkut masalah pada website yang menyebabkan masalah saat pendaftaran, pengumuman, dan terutama saat tes itu sendiri.

Dengan waktu persiapan yang jauh lebih singkat, siapa yang dapat menjamin masalah-masalah ini tidak terulang lagi, jika tidak bertambah?

3. Bertabrakan dengan materi UN

Dimajukannya UTBK ke bulan November-Desember akan membuat siswa melakukan persiapannya pada semester 5.

Padahal, di semester 5 mereka juga mempunyai materi sekolah yang harus dipelajari untuk UN (dan biasanya juga digabungkan dengan materi semester 6).

Jika siswa dipaksa untuk mempelajari keduanya pada saat yang bersamaan, maka fokus siswa akan terpecah dan tidak dapat memperoleh hasil maksimal pada keduanya.

Akan lebih baik jika UTBK tetap dijadwalkan setelah UN, sehingga siswa dapat memanfaatkan jendela waktu antara UN dan UTBK untuk persiapan UTBK yang maksimal.

4. Belum adanya alasan memprioritaskan UN

Saya yakin hampir semua pelajar SMA di Indonesia (termasuk saya sendiri) sependapat bahwa SBMPTN/UTBK lebih penting daripada UN.

Ini mengingat fungsi UN yang hanya sebatas kelulusan dan peringkat sekolah, dan sama sekali tidak mempengaruhi penerimaan di perguruan tinggi.

Jika memang pemerintah ingin mengubah sistem menjadi seperti ini, mungkin dapat dipertimbangkan jalur baru untuk penerimaan mahasiswa yang menggunakan NEM UN.

Atau, kenapa tidak UN saja yang dimajukan ke semester 5?

Toh kebanyakan sekolah juga memadatkan materi semester 6 di semester 5, sehingga secara teknis pada akhir semester 5 siswa sudah menyelesaikan materi UN.

Dengan demikian, semakin banyak waktu untuk mempersiapkan UTBK yang memang menjadi prioritas.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, saya berpendapat bahwa wacana Menristekdikti untuk memajukan UTBK harus dibatalkan.

Saya berharap petisi ini dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berwenang dan membawa dampak dalam perumusan kebijakan ini.

Terima kasih.

Respon Menristekdikti

Menristekdikti, Mohammad Nasir pun merespon adanya petisi penolakan usulan jadwal UTBK dimajukan.

"Untuk UTBK, perlu saya sampaikan kepada para siswa untuk tidak perlu khawatir akan wacana jadwal UTBK dimajukan, karena hal ini tidak akan dilaksanakan tahun ini.

Jadwal UTBK dimajukan masih merupakan wacana dan baru akan didiskusikan dengan para pimpinan perguruan tinggi, karena berdasarkan data banyak lulusan SMA Sederajat yang berkualitas pada bulan Desember dan Januari sudah diambil oleh perguruan tinggi asing.

Penerimaan mahassiwa baru di luar negeri sudah dimulai sekitar bulan Desember.

Proses ujian masuk perguruan tinggi sebelum murid SMA lulus telah dilakukan di berbagai negara

Misalnya, Australia, Singapura, dan Amerika Serikat. Namun demikina, kebijakan ini akan dikaji terlebih dahulu dengan melihat kesiapan sekolah dan perguruan tinggi.

"Ada tahapan dalam membuat kebijakan, tidak serta merta diterapkan tanpa tahapan sosialisasi terlebih dahulu,"katanya.

Kemenristekdikti tidak akan menerapkan sebuah kebijakan tanpa kajian matang dan tahapan sosialisasi baik kepada perguruan tinggi maupun pihak sekolah.(*)

Follow akun instagram Tribun Timur: