Kades Minta Tambahan ADD, Komis I DPRD Bone: Tidak Bisa

TRIBUNBONE.COM, WATAMPONE - Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bone kembali mendatangi Kantor DPRD Bone, Kamis (28/11/2019).

Kedatangan para kepala desa tersebut untuk mengikuti rapat komisi 1 menindaklanjuti aspirasi tentang penambahan ADD untuk gaji aparat desa.

Pantauan tribunbone.com, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Bone Saipullah Latief bersama anggota Komisi 1 lainnya.

Dihadiri pula Ketua Apdesi Bone Andi Mappakaya Amier bersama sejumlah pengurusnya.

Serta Asisten 1 Setda Bone A Muh Yamin, Kabag Hukum Setda Bone Anwar, Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD) Andi Risna.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Apdesi Bone A Mappakaya Amier menyampaikan ketidaksanggupan desa menalangi gaji aparat desa, berdasarkan regulasi baru PP nomor 11 tahun 2019.

Dikatakannya, dalam PP tersebut, dijelaskan adanya kenaikan sejumlah gaji perangkat desa yang sumber dananya berasal dari ADD atau APBD, setara dengan gaji PNS golongan II/a Rp 2 juta.

"Kami datang ke sini, melihat ADD dari APBD jumlahnya sekitar Rp 300 juta untuk menggaji perangkat desa dirasa tidak cukup lagi dengan adanya regulasi baru, kenaikan gaji perangkat desa," kata A Mappakaya Amir.

Kepala desa Tadang Palie kecamatan Ulaweng itu, meminta DPRD Bone bersama Pemerintah Daerah tambahan ADD Rp 100 juta dari dana yang ada saat ini Rp 300 juta.

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Bone Saipullah Latief mengakui aspirasi yang disampaikan desa agak sulit diwujudkan dalam APBD 2020.

Pasalnya, APBD 2020 yang disusun Banggar DPRD Bone dan Tim Pemkab Bone sudah pada tahap finalisasi di biro keuangan provinsi.

"Hampir pasti tidak bisa penambahan ADD dari APBD 2020 karena sudah dalam tahap terakhir, finalisasi ke provinsi untuk selanjutnya ditetapkan," kata legislator berlatar belakang kepala desa.

Kendati demikian, lanjut Saipullah Latief ada beberapa opsi seperti meminta tambahan anggaran dari pusat, atau menjadikan dana tambahan ADD dari APBD dalam bentuk parsial