Prof Rudi Optimis, BPBD Sulsel Justru Pasrah Soal Helikopter

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Prof Rudi Djamaluddin menegaskan optimis Pemprov Sulsel mengadakan helikopter di tahun 2020 mendatang.

Menurutnya, helikopter ini adalah armada yang paling dibutuhkan pemerintah provinsi khususnya jika terjadi bencana di daerah terisolir.

"Optimis dong. Sulawesi Selatan yang luas begini ditambah lagi belum adanya konektivitas yang belum mapan kita butuh heli ini," ujarnya.

Helikopter adalah suatu kebutuhan khususnya penanggulangan bencana.

Ia menjelaskan, jika terjadi bencana seperti longsor dn akses menuju lokasi itu terputus, tentu helikopter solusi untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak bencana.

Beberapa kejadian di Sulsel, termasuk di kabupaten Gowa, karena lambatnya evakuasi korban bencana pun berjatuhan.

"Banyak yang tidak layak menjadi korban, tapi berujung jadi korban. Alasannya apa, itu karena terlambat dilakukan pertolongan," ujarnya, sembari sebut pihaknya optimis adakan helikopter karena itu kebutuhan.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Syamsibar mengatakan pihaknya menyerahkan keputusan pengadaan armada ini kepada dewan perwakilan rakyat agar menyepakati usulan pengadaan helikopter dengan anggaran Rp 31 miliar.

"Kami serahkan keDPRD dan TAPD, yang jelas kami sudah usulkan," katanya.

Usulan heli ini karena melihat kondisi di Sulsel masuk dalam kategori zona merah, dan sangat rentang bencana.

"Tidak ada satupun kabupaten luput bencana seperti banjir," sebutnya.

Sekedar diketahui, pengadaan helikopter ini diadakan melalui usulan anggaran pokok BPBD Sulsel tahun anggaran 2020.

Tahap awal ini, BPBD hanya usul adakan 1 unit.

Di BPBD sendiri saat ini tercatat memiliki sejumlah armada penanggulangan bencana, seperti armada dapur umum, perahu karet amphibi, toilet darurat, truck, tangki pengangkut air bersih, dan pick up.

Sebelumnya, sejumlah legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan meminta pembahasan pengadaan helikopter dikaji ulang dalam Badan Anggaran (Banggar).