Tanggapi Laporan Masyarakat, DPRD Mamasa Tinjau Lokasi Proyek Talud Normalisasi Sungai

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Proyek talud normalisasi sungai Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulbar, untuk tahun anggaran 2019 sudah hampir selesai.

Namun dalam proses pekerjaan ternyata ada titik yang tidak dikerjakan, tepatnya di Rante-Rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa.

Hal itu lalu menimbulkan protes dari masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai tersebut.

Daud, misalnya, karena merasa didiskriminasi lantaran lokasinya termasuk dalam titik yang tidak dikerjakan, ia akhrinya protes.

• DPRD Mamasa Pilih Konsultasi ke Jakarta Setelah Gagal Bahas KUA-PPAS dengan TPAD

Daud lalu melayangkan surat ke DPRD Mamasa mengatakan dirinya dan masyarakat yang dilalui titik yang tidak dikerjakan tersebut keberatan dan merasa dikesampingkan.

"Selaku masyarakat merasa dirugikan dengan tidak dikerjakannya titik yang melewati pemukiman kami," katanya, Rabu (20/11/2019) sore tadi sekira pukul 16.30 wita.

Ia menuturkan bantaran sungai yang dikerjakan sebenarnya bertujuan baik yaitu keamanan, keindahan, dan terlebih menjamin ketentraman masyarakat yang berada di bantaran.

"Namun ternyata itu tidak dikerjakan, hal itulah yang membuat kami kecewa," tuturnya.

Ia menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan masyarakat agar bantaran yang terlewatkan dapat turut dikerjakan tahun 2019 ini, namun upaya itu belum berhasil.

"Sekitar bulan Mei atau Juni kami masyarakat sudah berkoordinasi dengan pihak rekanan, tapi kami hanya dijanji akan dikerjakan. Tapi sampai sekarang titik tersebut belum dikerjakan juga," jelasnya.

Atas dasar laporan tersebut, Komisi II DPRD Mamasa melakukan peninjauan bersama pihak kontraktor.

Ketya Komis II, jupri Samboma'dika menyampaikan, pihaknya memfasilitasi masyarakat dengan rekanan untuk melakukan tinjauan langsung ke lokasi yang dimaksud.

• TAPD Tak Hadiri Undangan Banggar, DPRD Mamasa Kembalikan KUA-PPAS

Ia menjelaskan berdasarkan pengamatan langsung dilapangan, dirinya menyesalkan adanya titik yang tidak dikerjakan dan dianggap merugikan masyarakat.

"Pengamatan secara pribadi, saya menyesalkan adanya titik yang dilangkahi tersebut karena merusak keindahan sungai Mamasa," jelasnya.

Ia lanjut menjelaskan setelah mendengarkan penjelasan pihak kontraktor dan melihat gambar kerja, pihaknya menilai telah terjadi kesalahan desain oleh konsultan perencana.

"Alasan pihak kontraktor bahwa mereka hanya mengerjakan apa yang ada dalam gambar dan titik yang tidak dikerjakan tersebut nyatanya memang tidak ada dalam gambar kerja," lanjutnya.

Ia mengutarakan beberapa solusi untuk menyelesaikan titik bantaran yang tak dikerjakan tersebut yankni memanggil Pemda untuk bersurat ke pihak balai agar pada anggaran berikutnya titik tersebut diselesaikan.

"Kalaupun itu tidak bisa, saya berharap penyelesaian titik tersebut di masukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020," tuturnya.

Sementara itu, Oki, staf PT. Jaya Konstruksi sebagai pihak kontraktor atau rekanan mengungkapkan, pihaknya bekerja sesuai arahan PU dan konsultan dengan acuan gambar dan desain yang ada.

"Makanya kunjungan ini kita juga mengajak PU sebagai pihak yang menunjukan lokasi yang akan dikerjakan," ungkapnya.

Menurut dia, sebagai kontraktor pihaknya hanya megerjakan sesuai gambar bahwa titik tersebut tidak masuk dalam perencanaan

Sebab lanjut dia, pada saat identifikasi awal, lokasi tersebut merupakan area batu papan yang konstruksinya lebih masif dan kuat.

"Karena itu, maka titik-titik yang dikerjakan dipilah berdasarkan skala prioritas atau yang paling mendesak untuk dikerjakan," jelasnya.

Ia menambahkan hal tekhnis terkait penentuan titik mana yang akan dikerjakan itu dilakukan oleh pihak terkait.

"Mungkin yang sifatnya tekhnis PU yang lebih tahu," tambahnya.