Pangkep Keciprat Rp 1,1 Triliun DIPA dari Pemprov Sulsel

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE-- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada seluruh kabupaten dan kota, serta instansi vertikal di Sulsel.

Penyerahan DIPA tersebut telah berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin, 18 November 2019 lalu.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang langsung menyerahkan DIPA tersebut kepada kepala daerah atau yang langsung mewakili dari 24 kabupaten/kota.

Kabupaten Pangkep juga salah satu termasuk yang kebagian DIPA.

Selain Pangkep, nampak penyerahan DIPA juga dihadiri Bupati Barru, Suardi Saleh serta kepala daerah lainnya.

Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid tidak hadir di acara tersebut dan diwakili oleh Staf Ahli Pemkab Pangkep, dr Baharuddin.

"Alhamdulillah Pangkep kecipratan DIPA dari Pemprov Sulsel senilai Rp 1 Triliun 119 miliar," ujar Staf Ahli Pemkab Pangkep, dr Baharuddin kepada TribunPangkep.com di Kantor Bupati Pangkep, Rabu (20/11/2019).

Sementara itu Kepala Bappeda Pangkep, Abdul Gaffar menambahkan jika penyerahan DIPA ke seluruh pemerintah daerah adalah tindak lanjut penyerahan DIPA dari Presiden RI, Joko Widodo, kepada para gubernur.

" Itu tindaklanjutnya dan dibagikan ke kita Pemkab Pangkep dengan total DIPA Rp 1 triliun 119 miliar terdiri dari dana perimbangan yakni Dana Transfer Umum mencakup DAU Rp 792 miliar, DBH Rp 24 miliar. Kemudian Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Rp 230 miliar dan Dana Desa Rp 72 miliar," jelasnya.

Peruntukan dana ini fokus ke kesehatan, pendidikan dan khusus Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Pangkep.

"Jadi fokus ke kesehatan, pendidikan dan ke PU an," kata Gaffar. (*)

7 Tahun Sekolah Perempuan di Pangkep, Warga 4 Desa Ini Sudah Bisa Baca Tulis Hingga Jadi Pembicara

Selama tujuh tahun Sekolah Perempuan di Kabupaten Pangkep telah berkiprah.

Selama tujuh tahun itu, pembelajaran baca tulis juga sudah diterapkan di empat desa yakni Desa Mattiro Bombang, Desa Mattiro Kanja, Desa Mattiro Uleng dan desa Mattiro Baji.

"Alhamdulillah di empat desa ini semuanya hampir sudah bisa baca tulis dan buta huruf sudah berkurang, setelah sebelumnya mereka semua ada yang tidak tahu membaca," kata Fasilitator Sekolah Perempuan, Haniawati kepada Tribun Timur, Rabu (20/11/2019).

Dari empat desa ini, jumlah Sekolah Perempuan sebanyak 490 orang.

"Butuh sepuluh hari dalam 1 pulau untuk mengajarkan baca tulis dan mengedukasi mereka. Bahkan ada yang kita ajari Bahasa Indonesia sampai fasih," ujarnya.

Hania mengungkapkan setelah tujuh tahun berkiprah di Pangkep program dari Yayasan Kajian Pengembangan Masyarakat (YKPM) juga memberi kesempatan kepada peserta Sekolah Perempuan menjadi pembicara hingga mendapatkan penghargaan.

"Peserta dari Sekolah Perempuan ini sudhah mendapatkan penghargaan yakni sebagai pelopor pencegahan pernikahan dini dari Kementerian, mereka juga ada yang jadi pembicara di forum SDGS atas nama Nurlina dan bertemu dengan presiden Jokowi," jelasnya.

Staf Advokasi Program Sekolah Perempuan, Sudirman menambahkan sejak 2013 lalu ada di Pangkep, Sekolah Perempuan sangat memberi dampak positif kepada masyarakat di empat desa tersebut.

"Mereka lebih mengenal kearifan lokal di pulaunya, sehingga saat menjadi pembicara, mereka lebih menguasai materi," tambahnya.

Sudirman mengaku, program ini kedepannya dapat terus berlanjut dan menjangkau desa-desa lainnya di wilayah kepulauan Pangkep.

"Harapan kami, agar semua desa-desa yang belum itu, kami bisa menjangkau dan mengedukasi mereka lewat Sekolah Perempuan," ungkapnya.

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, @munjidirgaghazali.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: