Soal Protes Warganya, Plt Lurah Rappokalling: Kami Hanya Diundang Pihak SD Rappokalling

Dia berharap petinggi Disdik Makassar bahkan Wali Kota Makassar Muh Iqbal Suhaeb, bisa turun tangan membantu menyelesaikan polemik tersebut.

"Kami sangat terganggu. Tolong Pak Wali bantu kami menyelesaikan persoalan yang justru bukan kami yang buat. Ini sama saja menghukum penjahat tapi orang tak bersalah yang justru divonis," ujarnya.

Keberatan serupa bahkan disampaikan Ketua RT 009 Andi Iwan. "Warga keberatan. Apalagi mereka (sekolah) menggelar rapat dengan perwakilan warga yang justru tidak terdampak dengan pembuatan pintu baru tersebut," jelasnya.

Pembuatan pagar baru itu berawal dari rencana sekolah menutup permanen pintu kecil lama di pagar belakang SDN Inpres.

Kepala SDN Inpres Rappokalling I Dalwiah Dahlan, membenarkan pihaknya ingin memberlakukan sistem satu pintu melalui gerbang utama sebagai akses keluar masuk murid laiknya sekolah lainnya.

Dia menganggap keberadaan pintu kecil itu selama ini sudah mengganggu aktivitas sekolah dan murid. Baik dari segi keamanan, ketertiban, serta dalam pengawasan murid.

Selain itu, kata Dalwiah, pihaknya mau membangun toilet baru di balik pintu lama yang nantinya ditutup.

Di sisi lain beberapa warga juga selama ini ikut terganggu dengan aktivitas pintu lama tersebut gegara PKL, parkir, dan lainnya.

Tapi rencana penutupan pintu kecil itu mendapat penolakan tiga Kepala Keluarga (KK) yang membuka kios tepat di belakang pintu lama, bersama beberapa PKL yang berjualan di atas badan jalan lorong.

Pihak sekolah lalu mengundang Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Rappokalling Laode Ita, Ketua RW 002 Udin, perwakilan babinsa, RW, termasuk pedagang yang keberatan dengan penutupan pintu lama itu.

Informasi yang dihimpun Tribun menyebutkan rapat berlangsung alot.

Sekolah bersikukuh menutup pintu pagar lama, tapi pedagang menolak dengan alasan pintu kecil itu juga jadi akses keluar masuk murid melalui pagar belakang.

Lalu Laode Ida mengambil jalan 'pintas' mengusulkan dan menyetujui pemindahan serta pembukaan pintu baru tersebut.

Persoalan baru muncul gegara keputusan sepihak pada rapat yang dilakukan tanpa mengundang warga terdampak pembukaan pintu baru tersebut termasuk ketua rukun tetangga (RT) terkait.

Ada warga mendesak pintu sekolah di depan rumahnya tapi justru mau ditutup pihak sekolah, dan dibuka pintu baru yang justru di depan rumah warga yang tidak mau karena selama ini sudah terganggu dengan aktivitas pintu lama.