Rencana Penambahan TPP ASN Makassar, Legislator Nasdem Sebut Warga Miskin Banyak
Menurut anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Makassar ini, penonaktifan kartu BPJS Kesehatan milik masyarakat miskin tidak mesti dilakukan.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah menyoroti rencana pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara atau ASN, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar Mario David PN menyayangkan sikap BPJS Kesehatan.
Menurut anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Makassar ini, penonaktifan kartu BPJS Kesehatan milik masyarakat miskin tidak mesti dilakukan.
"Masyarakat tidak mampu kita sekitar 157 jiwa, namanya PUP, sekitar Rp 42 miliar. Itu kita biayai dengan menggunakan APBD kita. Hari ini di Klas 3 BPJS Kesehatan ada 1.683 yang tidak mampu lagi membayar iuran. Ini juga BPJS langsung kunci kartunya, tidak bisa layani lagi," katanya, Senin (18/11/2019).
• Fakta-fakta Amira Amir Gadis Cantik Polman Sulbar Tewas Tertimpa Pohon Kelapa, Kronologi
"Kami kecewa terhadap BPJS karena tidak ada pengampunan sama sekali. Ini warga kita yang tidak mampu bayar, sekarang ini kita coba carikan solusinya bagaimana bisa tertanggulangi rakyat miskin kita sembari konsisten pembangunan Puskesmas dan sekolah tetap jalan," Mario menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, anggota Banggar DPRD Kota Makassar Mario David menyoroti adanya penambahan penghasilan pegawai dalam draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh TAPD Pemkot Makassar.
"Dalam kebijakan umum yang paling kita soroti adalah terkait pelaksanaan TPP. TPP ini adalah tambahan penghasilan pegawai," kata Mario usai pimpinan rapat menskorsing rapat Banggar di lantai satu, gedung DPRD, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (18/11/2019).
• Mau Rasakan Sensasi Kapal Perang? Yuk, ke Dermaga Umum Hatta Makassar
Rapat dipimpin Koordinator Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Suhada Sappaile dan Andi Nurhaldin.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua TAPD Pemkot Makassar Muhammad Ansar bersama SKPD lingkup Pemkot Makassar.
"Pada tahun 2018, APBD kita untuk belanja pegawai 30 persen dan belanja ke lapangan seperti membangun rumah sakit, jembatan, sekolah, dan jalanan itu sampai 70 persen," ungkap anggota Fraksi Nasdem Makassar ini.
• Desa Waetuo Luwu Utara Gelar Turnamen Sepak Bola
Ia menambahkan, apa yang telah dilakukan pemerintah kota sebelumnya sudah sangat tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
"Itu sudah benar dan hanya sedikit daerah di Indonesia bisa melakukan. Nah, ketika 2019 ini, ditangan Pj wali kota kenapa bisa tiba-tiba seperti ini," jelasnya.
Dalam rapat Mario mendapat kesempatan untuk mengoreksi draf KUA tersebut. Iapun diberi kesempatan berbicara oleh pimpinan rapat.
Sebelum panjang lebar, suara Mario keras dan lantang mengatakan bahwa DPRD Makassar memberikan rapor merah kepada Pemkot Makassar.
"Ini sudah lamabat, harusnya draf ini kami terima bulan Juli lalu untuk dipelajari. Saya berikan rapor merah untuk Pj wali kota dan tim TAPD," tegas Mari.
• Ujung Suso, Pantai Nuansa Bali di Luwu Timur
