Pilwali 2020, KPU Makassar Sasar Pensiunan TNI dan Polri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner Program dan Data KPU Kota Makassar, Romy Harminto menjelaskan dalam menyambut Pilwali Makassar 2020, dia terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kependukan Catatan Sipil (Disdukcapil)

Koordinasi dilakukan untuk persiapan pemuktahiran data terkait jumlah wajib pilih.

Termasuk data para pemilih pemula yang baru akan menggunakan hak pilihnya yang di dalamnya pensiunan TNI-Polri.

• Arie Kriting Temui Keluarga Besar Indah Permatasari, Paman Sebut Arie Beritikad Baik, Dapat Restu?

"Kemarin kami lakukan pertemuan dengan disdukcapil . Selain silaturami, kami juga menbahas soal pemilih pemula dan yang meninggal" kata Romy Harminto.

Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara.

"Termasuk pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau pensiun," kata Romy.

• Tingkatkan Jumlah dan Kualitas HaKI/Paten, FKG Unhas Gelar Workshop

Kategori pensiunan TNI-Polri sebagai pemilih pemula, dikarenakan dianggap selama menjadi anggota TNI maupun Polri tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya untuk menjaga netralitas.

Makanya, nanti setelah pensiun baru kembali diberikan hak pilihnya untuk ikut memilih calon pemimpin daerah yang maju dalam Pilkada serentak 2020 mendatang.

Menurut Romy, saat ini data pemilih pemula yang tercatat mencapai sekitar 25 sampai 35 ribu. Tetapi itu masih akan disingkronkan dengan data Disdukcapil Makassar.

• Jelang Persib Bandung vs Barito Putera: Dua Pemain Andalan Lini Tengah Maung Bandung Siap Main

Karena daftar pemilih yang digunakan saat ini menggunakan data Pemilu 2019, sehingga masih akan dikelola kembali agar bisa digunakan kembali tahun depan.

Sebagai langkah awal, setelah Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) keluar, KPU akan melakukan singkronisasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri.

Setelah itu, KPU Makassar baru akan melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data DP4 yang diberikan Kemendagri melalui Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Dari situ akan ada Daftar Pemilih Sementara . Dari DPS itu, KPU bisa memetakan potensial 17 tahun di 2020 dan dimasukkan di DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Untuk pendataan pemilih pada Pilkada serentak Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 23 September 2020, menggunakan sistem aplikasi e-coklit.

E coklik merupakan alat bantu bagi KPU untuk memudahkan kerja-kerja pemutakhiran data pemilih.

Cara kerja pada aplikasi tersebut sama dengan sistem rekapitulasi data pemilih, tetapi modelnya di databeskan, sehingga memudahkan mengetahui ketika ada data ganda.

Kegiatan E Coklit KPU akan melibatkan sekitar 4000 petugas untuk mencocokan data dan penelitian di lapangan. Mereka akan disebar disetiap kecamatan dengan cara dor to dor.

"Bulan Maret mulai diterapkan dengan melibatkan sekitar 4000 PPDP (
Petugas panitia pemutakhiran data pemilih )," kata Komisioner Program dan Data KPU Kota Makassar,Romy Harminto.

Menurut Romy Harminto kelebihan e Coklit ini mempermudah pengimputan dan akurasi yang tinggi, sehingga untuk kasus ganda bisa ditekan seminimal mungkin.

Luncurkan Tahapan Pilwali 2020, KPU Makassar Target Partisipasi Pemilih Seperti ini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar meluncurkan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020.

Berlangsung di Pasar Segar, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Jumat (08/11/2019) malam.

Ketua KPU Makassar Farid Wajdi mengatakan pluncuran ini adalah bagian dari dedikasi konsep awal pesta demokrasi pesta kita semua. KPU berharap semua tahapan di KPU bisa diakses publik.

"Ini bagian awal memberikan konfirmasi, bahwa KPU dalam memoderasi tahapan kami buka-bukaan terhadap publik. Karena sebagai penyelenggara atasan kami adalah publik, mengasistensi kerja-kerja adalah publik," kata Farid usai launching.

• Wasiat Juga Ruben Onsu Siapkan Sebelum Meninggal, Ayah Betrand Berharap Ini ke Sarwendah,Bikin Sesak

• Terapkan E Coklit, KPU Makassar Libatkan 4 000 PPDP

Launchin dengan tema pesta kita semua dirangkaikan berbagai agenda, mulai pengumuman dan penyerahan hadiah pemenang lomba Jingle dan maskot Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Makassar.

"Kami ingin menyampaikan bahwa gagasan ini sebenarnya menyederhanakan asumsi 2020 suksesnya adalah kerja keroyokan kita semua," lanjut Farid.

KPU hingga saat ini sudah melakukan berbagai sosialisasi untuk tahapan pencalonan perseorangan sampai dengan 11 Desember 2019 dmulai pendaftaran.

Tapi saat ini lagi fokus dengan beberapa potensi bakal calon. Dia berharap semua tahapan ini semua bisa diakses bakal calon.

Sehingga tidak satupun calon yang tidak maju, karena alasan tidka mendapatkan informasi akurat dari KPU.

Adapun untuk partisipasi pemilu 2020 mendatang, KPU menarget pada angka 70 persen sesuai dengan partisipasi pemilu pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.

Dari data diperoleh total pemilih bagi warga memiliki hak pilih di Kota Makassar Pemilu 2019 sebanyak 1.050.177 jiwa.

Itu berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Sedangkan data pemilih yang menyalurkan hak pilihnya hanya 727 ribu lebih atau sekira 70 persen lebih.

• Wasiat Juga Ruben Onsu Siapkan Sebelum Meninggal, Ayah Betrand Berharap Ini ke Sarwendah,Bikin Sesak

• Terapkan E Coklit, KPU Makassar Libatkan 4 000 PPDP

Bila dibandingkan pada Pemilihan Gubernur Sulsel pada tahun 2013 lalu, partisipasi hanya 60.54 persen atau sebanyak 633.725 jiwa pengguna hak pilih.

Lalu pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada tahun yang sama, hanya mencapai 59,49 persen partisipasi.

Kemudian pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 lalu, partisipasi pemilih di Kota Makassar masing-masing 63, 43 persen dan 63,34 persen.

Sementara pada Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kita Makassar pada 2018, turun kembali pada Pilwali Makassar 2018 mengalami penurunan yakni 58,98 persen.

Hal itu, dikerenakan hanya satu pasangan calon melawan kolom kosong.

"Kalau dikomper dengan pilkada dengan pemilu 2019, sebenarnya ada peningkatan 50% dari, walaupun naiknya hanya 15 persen.

Tapi akumulatif ada peningkatan 50 persen partisipasi. Karena dari 500 ribu sekian, 700 ribu sekian partisipasi pemilih pada pilpres," ujarnya.

"Kami berharap partisipasi pemilu, pemilih pada Pilwali 2020 itu mendekati angka pilpres. Kami berharap seperti itu.

Kami serius bekerja untuk dan kami yakin ini kerja keroyokan butuh support dari semua stakeholder terutama teman media," lanjutnya.

Farid sangat optimis angka partisipasi pemilih 2020 mendatang meningkat.

"Saya yakin kerja keroyokan kita semua stakeholder, KPU, masyarakat sipil, akademis kampus, satuan pendidikan, media, dan semua elemen demokrasi sya kira kerja keroyokan," harapnya.

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: