Banggar Minta TAPD Makassar Rasionalisasi Tambahan Penghasilan Bagi ASN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) melanjutkan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 di ruang banggar lantai 1, gedung DPRD, Jl AP Pettarani, Makassar, Senin (18/11/2019).

Koordinator Banggar DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), memimpin rapat yang dihadiri Ketua TAPD Makassar Muhammad Ansar, sejumlah kepala SKPD dan anggota banggar.

Rapat pembahasan KUA-PPAS dilanjutkan sekitar pukul 21.00 wita dengan agenda pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN.

• Dapat Suntikan Dana Pusat, Gubernur Sulsel Tekankan Ini Untuk Bupati dan Wali Kota

Dalam rapat itu, anggota banggar meminta penjelasan terkait tambahan penghasilan pegawai.

"Jelaskan seperti apa mekanismenya. Ini harus jelas karena ini Rp 600 miliar lebih, seperdua dari pendapatan asli daerah kita," jelas anggota Banggar DPRD Makassar Abdi Asmara dengan suara meninggi, Senin (18/11/2019).

Anggota banggar lainnya, Hasanuddin Leo menegaskan bahwa semuanya harus jelas. Menurutnya, jangan sampai terjadi seperti tenaga honorer ada nama namun tidak ada orangnya.

• Bisa 3 Kali Sehari Betrand Peto Minum ASI Sarwendah Istri Ruben Onsu, Bolehkah? dari Segi Kesehatan?

"Jumlah honorer Makassar berapa? 8.820 orang yah? Sayakira semua ini tidak menutup kemungkinan banyak fiktif. DPRD disini ada 200 kontrak dan setiap hari saya cuma melihat di bawah 100 orang," ungkap Hasanuddin.

Ia menjelaskan bahwa banyak sekali tenaga honor fiktif, namanya saja ada tapi orangnya tidak ada. Harusnya ini diperbaiki dulu sebelum mengambil kebijakan dengan menaikkan insentif tenaga honorer.

"Saya sama dengan Pak Abdi Asmara, jadi semua harus jelas dan rasionalisasi. Kami tidak pernah menghalangi rezeki bapak dan ibu-ibu, tapi tolong dirasionalkan secara detail," jelas Hasanuddin Leo.

• Anggota DPR RI Aliyah Mustika Ilham dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Wefie di Area CFD Makassar

Banggar DPRD Makassar Jadwalkan Rapat KUA-PPAS 2016 Sabtu-Minggu

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar akan melakukan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 pada hari Sabtu-Minggu (28-29/11/2015).

Dalam agenda Badan Musyawarah, DPRD Kota Makassar menjadwalkan paripurna APBD Pokok 2016, Senin (30/11/2015).

Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Andi Nurman mengatakan anggota dewan tak bisa berbuat banyak.

"Kita ini baru menyelesaikan semua urusan dinas jadi memang mepet sekali, sehingga kita bahas meskipun itu hari libur," ujarnya, Jumat (27/11/2015).

Andi Nurman mengungkapkan APBD 2016 akan disahkan sebelum 25 Desember 2015.

Sebelum itu, APBD Perubahan 2015 juga dibahas singkat hanya lima hari enam malam.

Anggota DPRD Makassar membahas APBD Perubahan 2015 hingga larut malam bersama dengan Kepala SKPD.