BBM di Sulsel Langkah, DPRD Harap Pemerintah Segera Lakukan ini
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (15/11/2019).
Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Muzayyin Arif menghadiri pertemuan High Level Meeting atau Rapat Tingkat Pengambil Kebijakan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (15/11/2019).
Membahas pemerintah dalam mengendalikan inflasi menjelang natal dan tahun baru, termasuk kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Rapat yang dihadiri para Bupati/Walikota se Sulsel.
• Fashion Perempuan Turun Harga di Lotte Mart Panakukang, Sweatshirt Stripe sisa Rp 129 Ribu
• Miyako Electric Iron hanya Rp 49 Ribu di Mitra10 Tallasa City Makassar
Muzayyin Arif memberi apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Sulsel yang merespon persoalan yang dihadapi masyarakat lewat pertemuan High Level Meeting atau rapat tingkat pengambil kebijakan.
Politis PKS ini mensupport pemerintah melakukan program yang membantu percepatan pembangunan di Sulsel. Apalagi menjelang akhir tahun.
"Kita berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan seperti beras, telur, ayam dan ikan," kata Muzayyin dalam rilisnya, Sabtu (16/11/2019).
Termasuk juga kata Politisi PKS ini adalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), utamanya jenis solar. Ia contohkan itu terjadi di SPBU Kabupaten Maros dikeluhkan oleh masyarakat setempat.
Setiap sore di sepanjang jalan sekitar SPBU ditemukan menumpuk truk antri untuk menunggu bbm. Tidak jarang menimbulkan kemacetan yang Panjang.
• Fashion Perempuan Turun Harga di Lotte Mart Panakukang, Sweatshirt Stripe sisa Rp 129 Ribu
• Miyako Electric Iron hanya Rp 49 Ribu di Mitra10 Tallasa City Makassar
“Persoalan itu harus segera diselesaikan agar tidak jadi faktor penghambat pembangunan Sulsel,” ujarnya.
Dia juga meminta agar pemerintah memperhatikan sektor pembangunan desa. Apalagi DPRD Sulsel telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Percepatan Pembangunan Pedesaan.
Dengan perda tersebut, Pemerintah Provinsi nantinya bisa mengalokasikan Anggaran Dana Desa dalam APBD Sulsel.
Sementara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dalam rapat itu, turut memaparkan strategi yang diperlukan menghadapi inflasi. Termasuk peran pemerintah daerah mengendalikan inflasi. (*)
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
