TRIBUN WIKI
Sosok Meutya Hafid, Jadi Perhatian Setelah Pimpin Rapat dengan Prabowo yang Dihujani Interupsi
Muetya Hafid adalah mantan jurnalis yang beralih profesi sebagai politisi Golkar yang kini duduk di Komisi I DPR RI.
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Anita Kusuma Wardana
TRIBUNTIMURWIKI.COM- Muetya Hafid adalah mantan jurnalis yang beralih profesi sebagai politisi Golkar yang kini duduk di Komisi I DPR RI.
Nama Meutya Hafid kini jadi perbincangan publik.
Sosoknya yang begitu tangguh saat memimpin rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Senin (11/11/2019).
Ia mampu memimpin jalannya rapat yang penuh dengan interupsi itu.
Jabatannya Ketua Komisi I DPR RI.
Ia bahkan menjadi trending topik google.
Dilansir dari Tribunnews, mengatur lalu lintas rapat dan sesekali bertindak tegas saat beberapa anggota dewan memaksa untuk bicara.
Bukan politisi biasa
Kiprahnya di politik bukan hal baru meski usianya masih terbilang muda.
Politisi Partai Golkar ini satu-satunya perempuan yang dipercaya memimpin Komisi di DPR RI.
Dia memimpin Komisi I DPR, komisi di Dewan yang pimpinannya kerap diidentikkan dengan laki-laki.
Hal ini karena Komisi I membawahi urusan kemiliteran, pertahanan, dan intelijen.
Di bawah kepemimpinannya, mitra kerja Meutya Hafid mulai dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berserta kepala staf, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Kepada Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Menteri Komunikasi dan Informasi Johni G Plate.
Tak hanya itu, mitra kerja Komisi I juga adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas); Badan Keamanan Laut (Bakamla), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Lembaga Sensor Film (LSF) dan Perum LKBN Antara.
Meutya Hafid memimpin 47 anggota Komisi I dari berbagai partai politik serta 4 wakil ketua Komisi I.