Aktifis Perempuan Mamuju Dukung Pemberlakuan Sertifikat Menikah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mewacanakan penerapan sertifikasi bagi calon pengantin.

Muhajir Effendy mewacanakan calon pasangan suami istri (pasutri) yang ingin menikah harus memiliki sertifikat perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA).

Jika tak memiliki, calon pasutri tak dapat melangsungkan pernikahan.

• Penyebab Hubungan Jokowi dan Megawati Bakal Retak di 2024 Menurut Rocky Gerung

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu beralasan, penerapan kebijakan ini bertujuan agar pasutri memiliki pengetahuan soal reproduksi dan hal lain yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga.

Wacana tersebut rencananya diberlakukan tahun 2020.

Calon pasutri wajib mengikuti pelatihan mengenai ekonomi keluarga hingga kesehatan reproduksi selama tiga bulan hingga akhir mendapat sertifikat.

• Ketua Gerindra Makassar Bilang Begini ke Iwan Darmawan Aras Cs

Program tersebut merupakan penguatan terhadap kursus calon pengantin (suscatin) yang sebelumnya diberlakukan kantor urusan agama (KUA).

Pogram sertifikasi perkawinan tersebut melibatkan sejumlah kementerian dalam memberikan pembekalan, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Mamuju, Abdul Khalid mengatakan, belum mengetahui secara detail rencana kerbijakan itu.

Namun, Khalid menduga, rencana kebijakan itu tak jauh dari subtansi yang sudah diterapkan Kementerian Agama.

• BREAKING NEWS: Catut Humas Polda Sulsel saat Minta Uang ke Polisi, Dua Warga Sidrap Dibekuk