DPRD Sulsel Wajibkan Kepala Dinas Hadir Saat Rapat Komisi

Kebijakan itu disampakan Jhon Rende Mangontan usai menggelar rapat dengan agenda silaturahmi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra

DPRD Sulsel Wajibkan Kepala Dinas Hadir Saat Rapat Komisi
hasan/tribun-timur.com
Ketua Komisi D Jhon Rende Mangontan mengatakan dalam rapat tersebut, dirinya menekan kepada semua Kepala Dinas sebagai Mitra Komisi D, wajib hadir pada saat pembahasan rapat komisi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mewajibkan Kepala Dinas untuk hadir disetiap rapat komisi.

Kebijakan itu disampakan Jhon Rende Mangontan usai menggelar rapat dengan agenda silaturahmi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mitra DPRD Sulsel .

Rapat digelar di lantai 6 DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Rabu (13/11/2019) .

Daftar 15 Peserta Indonesian Idol 2019 yang Masuk Babak Spekta, Ada Ainun Irsani dari Palopo

Antisipasi Teror, Polres Palopo Terapkan Sistem One Gate Sistem

Ketua Komisi D Jhon Rende Mangontan mengatakan dalam rapat tersebut, dirinya menekan kepada semua Kepala Dinas sebagai Mitra Komisi D, wajib hadir pada saat pembahasan rapat komisi.

"Kalau sudah ada komunikasi ini dan kami sudah membuat ketegasan, sehingga pada saat tidak lakukan, otomatis kami akan skorsing sampai kepala dinasnya hadir," sebutnya.

Politisi Partai Golkar beralasan, kehadiran Kadis sangat penting, karena kepala dinas lebih paham dengan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur, terutama dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Karena kita mau tau, dari masing masing opd itu mengarahkan kebijakan daripada Gubernur. Kalau staf stafnya otomatis hanya mengarahkan kebijakan kepala dinasnya," tegasnya.

"Sedangkan kita butuhkan sekarang ini, bagaimana masing masing OPD menterjemakan daripada kebijakan Gubernur. Apalagi Sulsel pak Gub sudah sampaikan akan dijadikan Sulsel sebagai daerah peyangga," tegasnya.

 Daftar 15 Peserta Indonesian Idol 2019 yang Masuk Babak Spekta, Ada Ainun Irsani dari Palopo

 Antisipasi Teror, Polres Palopo Terapkan Sistem One Gate Sistem

Jhon Rende Mangontan menambahkan untuk pembahasan komisi D dijadwalkan setelah proses pembahasan RAPBD ditingkat Bamus.

Jhon juga meminta agar nanti ada transparansi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Tujuannya untuk mengantisipasi anggaran yang tidak wajar atau janggal seperti terjadi di Jakarta.

"Kaminsudah minta tadi, minimal tiga hari RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) ini sudah diserahkan ke Komisi D untuk membahasnya. Ketika tidak diserahkan akan mendapat resiko sendiri," ujarnya.(*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
 
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved