Terkait Polemik Tambang di Salipolo Pinrang, Ini Hasil Pertemuan di DPMPTSP Sulsel

Rapat digelar di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Selatan di Makassar.

Terkait Polemik Tambang di Salipolo Pinrang, Ini Hasil Pertemuan di DPMPTSP Sulsel
Ist
Rapat pembahasan penolakan aktivitas tambang pasir PT Alam Sumber Rezeki (PT ASR) di Desa Bababinangan dan Salipolo, di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Selatan di Makassar. 

TRIBUNPINRANG.COM, CEMPA - Rapat pembahasan penolakan aktivitas tambang pasir PT Alam Sumber Rezeki (PT ASR) di Desa Bababinangan dan Salipolo, telah diselenggarakan.

Rapat digelar di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Selatan di Makassar.

Informasi yang dihimpun TribunPinrang.com, Selasa (12/11/2019), ada beberapa poin inti yang menjadi kesepakatan seluruh elemen yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Isi WhatsApp Cowok yang Nagih Utang ke Teman Viral, Balasan Teman Malah Bikin Emosi Tingkat Dewa

Lions Club Makassar Satu dan Tribun Timur ajak Pengunjung MTC Donor Darah

VIDEO : Intip Suasana Haru Pelepasan Mantan Kapolres Maros AKBP Yohanes Richard Andrians

Kesepakatan itu tertuang dalam berita acara yang ditandatangani langsung oleh Kepala DPMPTSP Sulsel AM Yamin.

Kesepakatan tersebut di antaranya, pihak PT ASR diminta untuk sementara tidak melakukan aktivitas pertambangan di titik kordinat yang bermaslah saat ini, selama 60 hari kalender.

DPMPTSP Sulsel membentuk tim terpadu untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan PT ASR. Baik dari sisi administrasi, teknis maupun kondisi sosial masyarakat.

Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegiatan penambangan ilegal (Peti) di Kabupaten Pinrang, sesuai Surat Gubernur Sulsel tanggal 29 Agustus 2019.

Hasil evaluasi administrasi dan teknis terhadap pertambangan PT ASR oleh tim terpadu, disampaikan kepada DPMPTSP Sulsel dalam bentuk berita acara sesuai kewenangannya.

Dan apabila terdapat penolakan terhadap hasil evaluasi oleh tim terpadu, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan dan Perundang-undangan.

Salah seorang warga, La Bulla mengapresiasi upaya pemerintah dalam memediasi warga untuk menyampaikan aspirasi ke tingkat provinsi Sulsel.

Halaman
12
Penulis: Hery Syahrullah
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved