Gubernur Sulsel Bilang Begini Soal Pengesahan RAPBD Pokok 2020, Bisa Tepat Waktu?

"Bisa (target pembahasan dan pengesahan selesai paling lambat 30 November 2019)," kata Nurdin Abdullah usai mengikuti rapat Paripurna di DPRD Sulsel,

Gubernur Sulsel Bilang Begini Soal Pengesahan RAPBD Pokok 2020, Bisa Tepat Waktu?
saldy/tribun-timur.com
Contoh baju Bersih Melayani yang kenakan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, optimis pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja, Daerah (APBD) pokok 2020, tepat waktu.

"Bisa (target pembahasan dan pengesahan selesai paling lambat 30 November 2019)," kata Nurdin Abdullah usai mengikuti rapat Paripurna di DPRD Sulsel, Selasa (12/11/2019).

Sekedar diketahui, pengesahan RAPBD pokok 2020 paling lambat 30 November mendatang. Jika telat, terancam gaji enam bulan bagi anggota dewan, termasuk Gubernur tidak dibayarkan.

VIDEO: Suasana Saat Chaidir Syam Kembalikan Formulir Balon Bupati di PPP Maros

DPRD Luwu Minta Proyek Jalan Noling Rp 11 Miliar Dihentikan, Bermasalah?

Menurut mantan Bupati Bantaeng itu, hingga saat ini tinggal menunggu pembahasan ditingkat komisi dan badan anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.

"Kita sudah lakukan pembahasan non formil. Kita sudah menyesuakan beberapa program. Jadi kita tinggal masuk rapat komisi dan banggar," ujarnya.

Legislator DPRD Sulsel Fahruddin Rangga menyampaikan, pengesahan RAPBD pokok 2020 paling lambat 30 November mendatang.

"Kalau per 30 November 2019 APBD 2020 tidak disetujui bersama gubernur dan DPRD lewat paripurna maka konsekuensi kena pinalti yakni pemotongan DAU dan DAK,"kata Fahruddin Rangga.

 VIDEO: Suasana Saat Chaidir Syam Kembalikan Formulir Balon Bupati di PPP Maros

 DPRD Luwu Minta Proyek Jalan Noling Rp 11 Miliar Dihentikan, Bermasalah?

Sanksi itu dikeluarkan setelah melalui kajian Menteri Dalam Negeri. Mendagri mengkaji siapa yang membuat keterlambatan apakah Gubernur atau DPRD.

"Mendagri akan mengkaji pihak yang membuat tertunda nya persetujuan bersama apakah Gubernur atau DPRD, dan konsekuensinya adalah gaji tidak akan dibayarkan selama 6 bulan," ujarnya.

Namun Fahruddin Rangga, optimisi dengan waktu yang tersisah tidak cukup sebulann tetap masih optimis bisa terselesaikan, dengan catatan pembahasan di tingkat pokja dapat dimaksimalkan. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved