Cerita Desa Berhantu yang Buat Resah Menkeu Sri Mulyani, Kenapa? Ada Hubungan dengan Kapolri
Cerita Desa Berhantu yang Buat Resah Menkeu Sri Mulyani, Kenapa? Ada Hubungan dengan Kapolri
lihat foto
Mengutip tayangan Youtube Kompas TV, Selasa (5/11/2019), adanya ‘desa hantu’ ini diakui Sri Mulyani baru terungkap karena ada pihak yang melapor usai terbentuknya Kabinet Indonesia Maju.
Dikutip dari Kompas.com, Senin (4/11/2019), Sri Mulyani mengatakan mulai bermunculan desa-desa baru.
Ia mengungkapkan, dirinya menerima laporan jika banyak muncul desa baru yang diketahui tidak berpenduduk, dengan tujuan agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.
Keberadaan aliran dana desa tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dana tersebut dengan membentuk desa baru.
Sri Mulyani menambahkan, saat ini kinerja dana desa masih belum bisa maksimal.
Masih banyak desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal, padahal setiap tahunnya anggaran untuk dana desa terus meningkat.
"Untuk dana desa meski sudah memberi setiap tahun, kami masih melihat ada 20.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal," ujar dia.
Lokasinya di Sulawesi Tenggara
Kepolisian RI ikut angkat bicara adanya temuan dari kementerian keuangan (Kemenkeu) mengenai desa fiktif alias 'desa hantu' di Indonesia.
Desa hantu tersebut ditenggarai ikut andil membuat belanja negara 'bocor' setiap tahunnya.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, Kepolisian RI akan menelisik adanya dugaan desa hantu tersebut.
Apalagi, kasus desa fiktif pernah juga ditemukan oleh Polda Sultra yang berada di Kabupaten Konawe.
Diketahui saat ini, Polda Sultra telah memeriksa sebanyak 60 orang saksi terkait desa fiktif di Kabupaten Konawe. Mayoritasnya ialah Kepala Desa, namun belum ada satupun yang ditetapkan tersangka.
"Jelas kita akan melakukan upaya-upaya proses penegakan hukum tetapi kita koordinasi dan sinergi dengan lembaga penegak hukum tersebut," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Nantinya, ia menyatakan akan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya mengenai temuan tersebut.
