Begini Reaksi Warga Makassar Terkait Rencana Kenaikan Iuaran BPJS Kesehatan

Begini Reaksi Warga Makassar Terkait Rencana Kenaikan Iuaran BPJS Kesehatan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beredar kabar, presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari sekarang.

Kenaikan iuran itu berlaku awal Tahun 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi, pada 24 Oktober 2019.

Baca: Siapa Calon Kapolri Idham Azis Pengganti Tito Karnavian? Pernah Buru Tommy Eks Ipar Prabowo Subianto

Baca: Selain Putri Anggota TNI Peluk, Temani Mayat Ibunya di Makassar, Ada Juga Bayi 7 Bulan di Surabaya

Baca: LENGKAP Pendaftaran CPNS 2019 di sscasn.bkn.go.id 11 November, Syarat, Dokumen,Cara Daftar di SSCASN

Pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 34 Perpres 75/2019, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp 16.500 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu per peserta per bulan.

Lalu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp 110 ribu per peserta per bulan.

Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu per peserta per bulan.

Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait rencana pemberlakuan tarif iuran baru itu?

Awak tribun mencoba meminta tanggapan ke sejumlah warga yang mendatangi kantor BPJS Kesehatan Sulselbartramal yang berlokasi di Jl AP Pettarani, Makassar, Rabu (30/10/2019).

Dua dari sejumlah warga yang lalu lalang di kantor BPJD tersebut, tidak sepakan dengan rencana kenaikan tarif iuran yang mencapai 100 persen atau 2 kali lipat.

Seperti diungkapkan Husnul Hatimah (19). Ia bersama suaminya Riswandi (21) datang ke kantor BPJS untuk mengurus kartu BPJS mandiri

Beberapa kelengakapan berkas seperti, KTP, KK, Buku Rekening Tabunga, dan kelengkapan berkas lainnya pun sementara diurus warga Jl Abdullah Dg Sirua, itu.

"Membebankan saya rasa, karena itu saja yang Rp 25 per bulan cukup ini, apalagi kenaikan dua kali lipat. Belum tentu juga dilayani secara cepat kalau bermasalah (sakti)," kata Husnul Hatimah.

Jika nantinya pemerinta tetap kukuh menaikkan tarif iuran BPJS, ibu satu anak itu pun berharap agar pelayanan lebih dimaksimalkan tampa pebedaan dengan pasien umum.

"Kalau memang mau dinaikkan lebih dieprbaiki lagi pelayanannya. Misalnya kalau bermasalahki atau pergi rumah sakit, baru dua kali lipatmi dibayar, belum lagi menunggu antrean baru lebih diutamakan yang umum," harap calon pengguna BPJS Kesehatan kelas tiga ini.

Hal yang sama diungapkan Juanda (28), warga Jl Batua Raya 9, Makassar. Menurutnya, rencana kenaikan tarif BPJS itu bakal membebani dirinya dan pekerja lain.

Sebab, kata Juanda, kenaikan tarif itu tidak disesuaikan dengan peningkatan upah kerja karyawan swasta atau UMP.

"Sebagai masyarakat pekerja, tentu tidak sebanding dengan gaji yang kita dapat. Ini naik dua kali lipat, seandainya cuman naik 10 persen wajar-wajar saja," kata Juanda.

Karyawan swasta berpenghasilan Rp 3,5 juta perbulan itu, pun mengaku tidak setuju dengan kenaikan tarif hingga dua kali lipat itu.

"Kalau dua kali lipat, saya rasa tidak setuju," ujar pengguna BPJS kelas 2 Mandiri yang kerap membayar iuran Rp 51 ribu ini.

Pantauan awak tribun di kantor BPJS Kesehatan Makassar tersebut pada pukul 13.57 Wita, tampak tidak begitu rama didatangi pengunjung. (tribun-timur.com)

Lapiran wartawan tribun-timur.com, Muslimin Emba

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: