Yusril Ihza Mahendra Tak Kebagian Jatah Menteri Jokowi - Maruf Amin, Ini Jabatan Baru buat Ketum PBB

TRIBUN-TIMUR.COM - Terbaru, Yusril Ihza Mahendra tak kebagian jatah menteri dari Jokowi - Maruf Amin, lihat jabatan baru disiapkan untuk Ketum PBB itu.

Mantan Menteri Sekretaris Negara Indonesia, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Indonesia, dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia itu disiapkan untuk menduduki jabatan di pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin.

Apa jabatan baru untuk Yusril Ihza Mahendra?

Sekjen Partai Bulan Bintang ( PBB ) Ferry Noor menyatakan, adanya kemungkinan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, memimpin Pusat Legislasi Nasional.

Pusat Legislasi Nasional merupakan badan setingkat kementerian yang pembentukannya diusulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Ini ada satu kementerian badan yang baru disahkan oleh Presiden dan DPR. Badan kementerian legislasi nasional atau apa gitu ya. Mungkin bisa saja Pak Yusril diminta Pak Jokowi di situ nantinya," kata Ferry Noor saat dihubungi, Minggu (27/10/2019).

Lebih lanjut, Ferry Noor mengatakan, Yusril Ihza Mahendra tentunya akan siap jika nantinya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan langsung untuk memimpin lembaga tersebut.

Menurut Ferry Noor, Yusril Ihza Mahendra layak memimpin lembaga tersebut sebab tak banyak orang di Indonesia yang punya pemahaman hukum yang komprehensif.

"Badan ini infonya kan setingkat menteri. Regulasi, melakukan penyetaraan dari produk undang-undang dari pusat sampai daerah. Jadi sinkron. Tidak tumpang tindih. Tugas ini berat sebenarnya," kata Ferry Noor.

"Dan di Indonesia ini yang mengerti dan memahami persoalan hukum dan perundang-undangan ini hanya sedikit. Kalau Pak Mahfud (MD) sudah di Menko (Polhukam). Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah di DPD. Tinggal Pak Yusril," lanjut Ferry Noor mengatakan.

Saat ditanya apakah sudah ada permintaan dari Jokowi agar Yusril Ihza Mahendra memimpin lembaga tersebut, Ferry Noor menjawab belum ada permintaan secara langsung.

"Langsung (dari Jokowi) tidak. Tapi ada bisik-bisik lah melalui saya. Dari pihak-pihak timnya Pak Jokowi lah," lanjut dia mengatakan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen di dalam penyederhanaan regulasi dan peraturan, baik di pusat dan daerah.

Ia berencana menggabungkan fungsi-fungsi legislasi selain di lembaga legislatif menjadi satu badan.

Hal itu pernah disampaikan Jokowi dalam debat pertama Capres dan Cawapres RI periode tahun 2019 - 2024 di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian," ujar Jokowi.

"Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya Pusat Legislasi Nasional sehingga kontrol langsung oleh Presiden," lanjut dia.

Badan tersebut, menurut Jokowi, juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi.

Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, maka seluruh regulasi, baik pusat dengan daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.

"Akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," ujar dia.

PBB Tak Kecewa

PBB belum kebagian jatah menteri pada Kabinet Indonesia Maju, padahal Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan mendukung pasangan Jokowi dan Maruf Amin pada Pilpres 2019.

Selain itu, Yusril Ihza Mahendra menjadi Ketua Tim Hukum pasangan Jokowi dan Maruf Amin pada singkat sengket hasil Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ferry Noor mengatakan, partainya tak kecewa.

"Kami tidak kecewa, kami tidak bersedih, kami tidak merongrong karena itu adalah hak prerogatif presiden," kata Ferry Noor.

Ia menambahkan, sejak awal PBB mendukung dan memercayakan sepenuhnya penyusunan kabinet kepada Presiden Jokowi.

Lagi pula, kata Ferry Noor, PBB tak pernah meminta-minta posisi menteri atau wakil menteri kepada Jokowi saat menyatakan dukungan di Pilpres 2019.

"Intinya, dari awal kami mendukung dan mengusung Pak Jokowi itu kan komitmennya adalah pemenangan Pak Jokowi. Dan kami percaya sama beliau untuk periode kedua ini beliau bisa lebih memantapkan dan mensejahterakan Indonesia. Itu dulu tujuan kami," ujar Ferry Noor.

"Di awal, kami tidak pernah menyodorkan nama siapapun. Kecuali kalau diminta kami siap. Artinya ketika kami tidak dipilih kami tidak kecewa dan tidak akan melakukan gerakan apapun. Kami tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," lanjut Ferry Noor.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara itu kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO ).

OSO membawa Partai Hanura mendukung Jokowi - Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Namun, Jokowi belum memberi jatah kursi untuk kader Partai Hanura, baik sebagai menteri, pejabat setingkat menteri, atau wakil menteri.

Padahal, parpol pendukung Jokowi lain sudah mendapat jatah, termasuk Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo yang sama-sama tak lolos ke parlemen bersama Partai Hanura.

Jokowi mengaku tak bisa mengakomodasi semua pendukungnya masuk kabinet karena kursi menteri yang juga terbatas.

"Karena ruangnya hanya 34 (kementerian)," kata Jokowi.(*)