Mantan Kadis Kominfo Sandi Sulbar Muzakkir Kullase Meninggal Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kabar duka datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (25/10/2019).

Mantan Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Muzakkir Kullase meninggal dunia.

Jadi Presenter Gosip di Film 99 Nama Cinta, Bagaimana Perjalanan Karier Artis Acha Septriasa?

Inilah Rencana Kegiatan Sambut Milad Muhamadiyah Sulsel ke-107 di Wajo

HUT ke 74 Korps Brimob Polri, Satuan Batalyon B Pelopor Parepare Bersih-Bersih Taman

HUT ke 74 Korps Brimob Polri, Satuan Batalyon B Pelopor Parepare Bersih-Bersih Taman

LINK Resmi Pendaftaran CPNS 2019, Perhatikan Tata Cara dan Tips Daftar di sscasn.bkn.go.id di Sini

Muzakkir Kullase yang saat ini menjabat Staf Ahli Gubernur Sulawesi Barat menghembuskan nafas terakhir di RS Unhas Makassar Pukul 09.00 Wita.

Almarhum dikabarkan menderita penyakit komplikasi.

Setahun terakhir beberapa kali bolak balik masuk rumah sakit.

Bahkan juga melakukan perobatan non medis.

Beliau berpulang ke kharibaan Allah SWT setelah menjalani perawatan beberapa waktu terrakhir ini.

Humas Pemprov Sulbar Dian menyampaikan almarhum rencananya akan dikebumikan di Makassar.

"Informasi dari group Kominfo akan dimakamkan di Makassar,"kata dian kepada Tribun.

Ucapan duka atas meninggalnya mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulbar mengalir di group-group whatsapp.(tribun-timur.com) 

Hadiri Rakornas Pejabat Kehumasan di Bali, Kadis Kominfo Sulbar Pertanyakan Masalah Ini

Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Barat Safaruddin Sanusi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), di Hotel Fashion Legian, Denpasar, Bali, Sabtu (12/10/19) kemarin.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kasuspen), yang juga Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Bahtiar.

Rakor nasional pejabat kehumasan provinsi seluruh Indonesia ini berlangsung dari tanggal 11-13 Oktober 2019.

Jeneponto RUN 2019 Bakal Diadakan Desember, Bakal Dihadiri Pelari Asean Games

Bukan Hanya Jadi Guru Mengaji, Satgas TMMD Soppeng Juga Gelar Penyuluhan Bahaya Narkoba

PKB Soppeng Segera Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati, Catat Tanggalnya

Adapun narasumber yang hadir diantaranya, Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Ni Luh Made Wiratmi, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Budi Setiawan, dan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setjen Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi, mengambil bagian untuk melayangkan beberapa pertanyaan dan pernyataan.

Safaruddin mempertanyakan terkait Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang nomengklatur dan unit kerja sekretariat daerah, yang dianggap menurunkan fungsi biro humas menjadi kabid humas di Dinas Kominfo.

Kedua, beban Kominfo menangani infrastruktur, seperti satu data Indonesia, SPBE, Geospasial, ditamba lagi dengan tugas Humas yang begitu berat.

Ada KIP dan KPID juga akan semakin menambah beban Kominfo, sehingga kewalahan untuk fokus mengurusi pemberitaan.

"Dan Kapuspen Kemendagri sudah berjanji akan mengevaluasi persoalan tersebut dalam waktu dekat ini. Apalagi dengan terpisahnya Humas dan Portokol semakin mempersusah ruang komunikasi,"ucapnya.

Selain itu, Kemendagri diminta dan disarankan agar setiap membuat suatu regulasi perlu melibatkan Kementerian lainnya seperti, Menpan RB.

Bermalam Minggu, Wabup Luwu Timur Ngaji On The Street di Taman Iniaku

Ini Alasan Istri Eks Dandim Kendari Posting Tulisan Sindir Wiranto di Facebook, Padahal Ditegur

VIDEO; Darije Terapkan Program Latihan Speed Kepada Pemain

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, berjanji bakal mengevaluasi sejumlah persoalan yang disampaikan sejumlah pejabat Humas Provinsi.

Bahtiar juga mendorong pejabat kehumasan Provinsi di Seluruh Indonesia, untuk tetap memperkuat organisasi dan tata kelola kehumasan.

“Organisasi yang diperkuat menjadi kunci untuk humas yang peka terhadap lingkungan. Bukan hanya itu, teknologi, SDM dan tata kelolanya juga harus diperkuat untuk bisa menjawab tantanggan,” kata Bahtiar.

Menurutnya, di dunia yang serba dinamis ini, diperlukan kesiapan organisasi Humas yang mapan untuk dapat menjawab tantangan zaman yang penuh kejutan.

“Jadikan Forum ini sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan organisaasi, tata kelola kelembagaan, SDM, tata laksana. Karena ini kita sudah di era lompatan informasi yang kalau salah-salah informasi atau dalam mengelolanya bisa jadi ancaman bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik mengatakan, peserta rakor diikuti oleh 34 pejabat kehumasan di seluruh Provinsi di Indonesia.

“Rakor ini dilakukan sebagai ajang silaturahmi untuk meningkatkan sinergitas antara humas di Pemda, terutama untuk mengantisipasi hoaks,” tutur Aang.(tribun-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420