Mantan Anggota DPRD Sulbar Thamrin Endeng Pastikan Maju di Pilkada Pasangkayu 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Mantan Anggota DPRD Sulbar H Muh Thamrin Endeng pastikan bakal ikut dalam perhelatan Pilkada Pasangkayu Tahun 2020 mendatang.

Thamrin Endeng mengatakan, keinginan untuk ikut dalam perhelatan Pilkada Pasangkayu Tahun 2020 karena adanya dorongan kuat dari masyarakat.

Mantan Mentan Amran Loyal Tanpa Batas pada Presiden Jokowi

Mantan Anak Buah Rini Seomarno di PT Sarinah Disemprot Erick Thohir Menteri Baru Jokowi, Ini Katanya

Perda Analisis Dampak Lalu Lintas Belum Dipahami Aparat di Gowa

Pangkep Cerah Berawan Hari Ini, Segini Kelembaban Udaranya

Pegawai Dinas Pendidikan Digrebek Berzina dengan Pejabat Pemkot di Hotel, Kronologi, Tanpa Busana

"Dengan berbagai masukan dari masyarakat. Saya merasa terdorong untuk ikut maju di Pilkada Tahun 2020 mendatang,"katanya kepada Tribun-Timur.com di Mamuju, Jumat (25/10/2019).

Thamrin Endeng adalah bagian penting terbentuknya Kabupaten Pasangkayu pada 15 tahum yang lalu. Saat itu ia masih menjabat sebagai Anggota DPRD Mamuju sebagai induk dari Kabupaten Pasangkayu.

"Sejak terbentuknya kabupaten ini kurang lebih 15 tahun. Tentu saya melihat hal-hal yang harus saya akui bahwa itu suatu keberhasilan dalam merubah kondisi masyarakat kita. Tapi disisi lain juga ada hal-hal yang perlu kita rubah atau digenjot, nantinya itulah yang akan saya tuangkan dalam bentuk visi misi ketika maju nanti,"ujarnya.

Ia menegaskan, jika nanti dipercaya masyarakat untuk menjadi pengendali pemerintahan di Pasangkayu. Hal utama yang ingin tata adalah pemerintahan karena merupakan tanggungjawab sebagai pengendali.

"Saya sudah melihat apa yang harus saya rubah disana (Pasangkayu). Antara lain ada semacam ketidak terbukan dari pemerintah sehingga ada reaksi masyarakat. Karena keterbukaan itu akan terlihat dari kepuasan masyarakat. Kalau masyarakat tidak puas yah pasti ada reaksi,"ucapnya.

Misalnya yang sangat urgen di Pasangkayu adalah masalah konflik agraria. Ia menilai hampir tidak ada perhatian pemerintah terkait masalah konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan sehingga kelompok tani melakukan perlawanan kepada perusahaan perkebunan.

" Bahkan saya melihat pemerintah cenderung mengelak. Padahal ini tanggungjawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di masyarakatnya,"kata dia.

"Jadi saya melihat Kurang pedulu. Sehingga saya berpikir saya perlu hadir disana. Ada bagian yang membuat masyarakat tidak nyaman sehingga harus ada perubahan,"sambung.

Dikatakan, memang dibutuhkan perkebunan karena menjadi bagian dari merobah kondisi masyarakat. Minimal masyarakat bisa belajar bagaimana mengelolah potensi yang dimiliki.

Sebagai orang yang ikut berjuangan membentuk Kabupaten Pasangkayu ia tidak ingin melihat ada kelompok masyarakat termarginalkan. Harus ada kesetaraan.

"Jangan ada yang diisitimewakan. Harus ada kesetaraan,"katanya.

Pelayanan birokrasi, kata dia, juga akan menjadi fokusnya jika dipercaya masyarakat. Misalnya menforsikan birokrasi secara benar.

"Jangan ada guru difungsikan sebagai camat. Harus dilihat begroaund seorang pegawai. Karena tujuan kita meningkatkan tarap pelayanan dan tarap hidup masyarakat,"tuturnya.