Tak Kunjung Teken NPHD Pilkada Maros, Bawaslu Mengadu ke Kemendagri

TRIBUN-MAROS.COM, TURIKALE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Maros Sufirman mengatakan, belum ada titik temu dengan Pemkab Maros, terkait besaran anggaran Pilkada tahun depan.

Pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada Bawaslu Sulsel.

Kahmi Pangkep Gelar Diskusi Terbuka Soal Pelayanan Kesehatan, Gandeng Ombudsman

Kunci Pintu Kamar, Gisel Berani Nonton Video Syur Mirip Dirinya: Cewek itu Mulus, Saya Belang-belang

Bukannya Marah saat Pergoki Selingkuh, Istri Malah Jual Suami Pelakor, Sempat Tawar Menawar

"Masalah NPHD Maros juga telah dilaporkan ke Bawaslu RI dan Kementerian Dalam Negeri. Semoga segara ada solusi, terkait NPHD yang belum diteken," kata Sufirman, kepada tribun-maros.com, Kamis (24/10/2019).

Sufirman menambahkan, pihaknya juga telah melakukan rasionalisasi anggaran untuk Pilkada Maros.

Awalnya, kata dia, Bawaslu membutuhkan anggaran sebesar Rp 15 miliar.

Namun setelah dilakukan rasionalisasi, anggaran yang dibutuhkan menjadi Rp 12,5 miliar.

"Kami menetapkan anggaran sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan. Jadi semua anggaran yang kami butuhkan, itu punya dasar masing-masing," ujarnya.

Ditambahkan Sufirman, sudah hampir dua pekan pihaknya tak melakukan komunikasi dengan pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maros.

Berawal dari Kuli Bangunan, Warga Gowa ini Kini Sukses Sebagai Pengusaha di Gowa

Red Gank dan K-Conk Makassar Mesra di Tribun Utara Mattoanging

Mahasiswa KKN UNM Tewas Tenggelam di Majene, Sepupunya Ungkap Keanehan Prilaku Korban

TAPD kata dia, sebelumnya berencana melakukan konsultasi dengan Bupati Maros, Hatta Rahman.

"Mungkin telah berkonsultasi dengan Pak Bupati. Tetapi saya tidak tahu bagaimana perkembangannya," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Maros, Hatta Rahman, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan terkait besaran anggaran tersebut.

"Itu juga belum ketemu, karena nilainya lebih tinggi dari daerah lain," kata Hatta Rahman, kepada tribun-maros.com belum lama ini.

Bawaslu Maros kata dia meminta Rp 15 miliar, untuk gelaran Pilkada Maros.

Padahal daerah lain, seperti Bulukumba hanya membutuhkan Rp 7,5 miliar dan Palopo hanya Rp 10 miliar.

"Rasionalisasi dululah, jangan sampai nanti kita dianggap markup. Masa anggaran kita lebih tinggi dibanding daerah lainnya," tuturnya.

Berbeda dengan Bawaslu, KPU Maros justru telah lebih dulu menandatangi NPHD dengan Pemkab Maros.

KPU keciprat anggaran sebesar Rp 31,1 miliar, untuk Pilkada Maros tahun depan.

Pilkada Maros akan dihelat pada September tahun depan.

Laporan Wartawan Tribun Timur, @amir_eksepsi