KPK Ajak Gubernur dan Bupati dari Sulsel Cegah Korupsi dengan Cara ini

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Bidang Pencegahan mengumpulkan kepala daerah di jajaran pemerintah daerah di Sulsel, serta para aparat penegak hukum.

Kegiatan yang berlangsung di Four Points By Sheraton Hotel, Jl Andi Djemma, ini juga dihadiri Gubernur Sulsel M Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel,dan Kapolda Sulsel, serta Kepala Inspektorat Sulsel Salim AR.

Cantik Bak Artis, inilah Sosok Iis Rosita Dewi Istri Edhy Prabowo Menteri Kelautan Pengganti Susi

Terjaring Razia Polres Maros, Warga Soppeng Protes Tak Mau Ditilang

: Previw PSM Vs Madura United: Jangan Lengah di Menit Akhir

Deputi Bidang Pencehagan KPK, Halal Nainggolan mengatakan KPK siap membantu kepala daerah, meliputi gubernur, bupati, dan walikota untuk membawa Sulsel menjadi daerah dengan kepatuhan 100 persen.

"Ayo kita sama-sama cegah korupsi mulai dini, tentu salah satu upayanya adalah dengan koordinasi," ujarnya, Rabu (23/10/2019).

Sementara itu, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengatakan program pencegahan korupsi yang dilakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah) KPK sudah menjadi kebutuhan.

Ia menyebutkan kehadiran bupati dan wali kota pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Sulsel.

Berlangsung di Hotel Four Points Makassar, menjadi bukti nyata bahwa bupati dan walikota mau berubah ke arah pengembangan pemerintahan yang bersih.

Ia pun mengajak pengelola keuangan daerah, bupati dan walikota, untuk bersama-sama meninggalkan birokrasi yang panjang dan mahal.

Cantik Bak Artis, inilah Sosok Iis Rosita Dewi Istri Edhy Prabowo Menteri Kelautan Pengganti Susi

Terjaring Razia Polres Maros, Warga Soppeng Protes Tak Mau Ditilang

: Previw PSM Vs Madura United: Jangan Lengah di Menit Akhir

"Kita harus tinggalkan birokrasi yang panjang dan mahal untuk memberi kepastian berusaha bagi investor," tegas Nurdin.

Dalam kesempatan itu juga, Nurdin membeberkan bahwa sudah merasakan manfaat kerjasama dengan Korsupgah KPK.

"Aset pemrov sudah pertambah. Pendapatan sudah naik. Penyelamatan aset sampai pertengah Oktober sudah mencapai nilai 6,5 triliun (rupiah)," katanya.

Olehnya, Gubernur mengajak bupati, walikota, dan instansi lainnya untuk berkomitmen menjalankan sistem yang dikembangkan Korsupgah dalam dalam mencegah kebocoran anggaran.

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy