Kunjungan ke DisKominfo Sandi, Abd Rahim: Tata Kelola Data Harus Jadi Perhatian Serius

Persoalan data juga harus menjadi perhatian, menyusul telah diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kunjungan ke DisKominfo Sandi, Abd Rahim: Tata Kelola Data Harus Jadi Perhatian Serius
Nurhadi/tribunsulbar.com
Anggota DPRD Sulbar Fraksi Nasdem didampingi Kadis Kominfo Sulbar Safaruddin Sanusi saat kunjungan ke kantor Dinas Kominfo Sandi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Persoalan tata kelola dan manajemen data masih menjadi hal yang perlu dibenahi. Hingga saat ini, data yang diproduksi Pemprov Sulbar, selain masih kurang lengkap, rupanya juga masih beragam atau kadang berbeda-beda.

Persoalan data juga harus menjadi perhatian, menyusul telah diterbitkannya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Keprotokolan Kementan Wujudkan Nasionalisme Kebangsaan

Pererat Silaturahmi, Manajemen Citadines Royal Bu Makassar Coffee Morning di Kantor Tribun Timur

Isyana Sarasvati Rilis Single Terbaru, Lirik Lagu Ragu Semesta, Tonton Official Music Videonya

PP Manahilil Ulum DDI Kaballangang Pinrang Kembali Juarai LSN Zona Sulselbar

Lihat, Jenderal Soedjono Hoemardani, TNI Berambut Unik yang Punya Jalur Khusus ke Soeharto

Untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia, pemerintah Provinsi juga wajib melakukan apa yang menjadi amanat Perpres.

Anggota DPRD Sulbar, Abd Rahim, saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Provinsi Sulbar mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan saat ini harus menyesuaikan dengan dinamika sosial.

Termasuk, kata dia, perkembangan Informasi dan Teknologi (IT). Pemprov harus mampu beradaptasi, memanfaatkan dan menguasai IT. Termasuk dalam hal pengolaan data.

Berbicara pemerintahan modern, lanjut Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasedm) itu, haruslah berbasis IT. Sehingga kedepan, tidak boleh lagi pemerintahan dikelola secara konvensional, namun harus beranjak dari pola lama.

"Syaratnya tentu SDM aparatur yang harus ditingkatkan. Perlu kesadaran setiap aparatur untuk belajar dan meningkatkan keterampilan dalam hal teknologi. Sebab jika tidak, kinerja tentu akan tidak efesien dan efektif," ujar Rahim, Jumat (18/10/2019).

Kabid Layanan E goverment , Muh Ridwan Djafar menyebutkan, data di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar baru terkelola atau terproduksi sekitar 30 persen.

"Artinya, saat ini masih banyak OPD yang belum taat asas dalam sistem pengelolaan data,"ungkapnya.

Ridwan menuturkan, dengan kebijakan atau target pemerintah pusat menuju Satu Data Indonesia, dimana penyelenggara di tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved