Salmawati Kader Partai Persatuan Pembangunan Resmi Pimpin DPRD Majene 5 Tahun Kedepan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE -- Tiga pimpinan anggota DPRD Kabupaten Majene diambil sumpahnya sebagai ketua definitif.

Ketiganya adalah Salmawati, M Idwar dan Adi Ahsan akhirnya resmi menjabat sebagai pimpinan DPRD Majene periode 2019-2024.

Sempat Dirawat di RSUD Lamaddukelleng, Anak SD Korban Tabrak Lari Meninggal

Tak Banyak yang Tahu, Najwa Shihab Punya DNA dari 10 Nenek Moyang, Bukan Hanya Timur Tengah

Beda Perlakuan Nikita Mirzani ke Suami Pertama, Kedua dan Ketiga, Ngaku Masih Punya Rasa ke Mantan

VIDEO; Dagang Es Jeruk Peras di Barombong, Sehari Ibu Hasni Jual Sampai 40 Gelas

Dandim 1425 Jeneponto Kumpulkan Prajurit dan Anggota Persit KCK XXXIII Minta Tak Curhat di Medsos

7 Fakta Tentang Ainun Irsani, Gadis Palopo yang Curi Perhatian 5 Juri Indonesian Idol 2019

Salmawati merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan menjadi Ketua DPRD lima tahun kedepan. Ia didampingi M Idwar dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I dan politisi Golkar, Adi Ahsan yang menjadi Wakil Ketua II.

Rapat paripurna pengucapan sumpah janji berlangsung di ruang persidangan DPRD Majene, Rabu (16/10/2019).

Saat pengucapan sumpah, Salmawati mengenakan jilbab dan dasi hijau, warna khas partai berlambang Ka'bah.

Sementara Politisi Partai Demokrat, M Idwar tapi dengan stelan jas paling nyentrik. Ia mengenakan jas dan celana dan dasi serba biru. Tentu mewakili warna Partai berlambang Bintang Mercy.

Sementara itu, Wakil Ketua II, Adi Ahsan tak mengenakan atribut apapun yang berkaitan dengan partainya yakni Golkar.

Adi Ahsan mengenakan jas dan celana hitam serta dasi merah. Namun yang menarik, hanya Adi Ahsan yang tak menggunakan pin emas di jasnya.

Mantan Ketua Komisi III DPRD Majene pada periode sebelumnya ini memang menolak pin emas saat pelantikan anggota DPRD beberapa waktu lalu.

Ia menilai banyak yang lebih penting ketimbang penyematan pin emas untuk 25 anggota DPRD Majene. Dana puluhan juga untuk membeli pin emas itu lebih bermanfaat jika digunakan membantu masyarakat.

Bisa pula dimanfaatkan untuk menyewa rumah singgah pasien bagi warga Majene yang berobat di Makassar. Sekaligus bisa menutupi perlengkapan dan kebutuhan keluarga pasien.

"Ada program yang lebih penting dari pada sekedar penyematan pin emas," ucap Adi Ahsan. (Tribun Majene.com)

Desak Perbaikan Kampus, Mahasiswa Bandingkan Unsulbar dengan STAIN Majene

Aliansi Mahasiswa Peduli Unsulbar, menggeruduk Gedung Rektorat Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar).

Mahasiswa dari beberapa fakultas di Unsulbar ini berunjuk rasa di halaman Rektorat, Senin (14/10/2019).

Tak hanya berorasi, demonstran juga membakar ban dan keranda mayat di halaman kantor.

Ini Pengakuan Istri Anggota TNI AU yang Tulis Drama si Wir Viral, Bandingkan Nasib Irma Nasution

VIDEO : Intip Suasana Penandatanganan NPHD di Pilkada Maros

Imam Masjid Bontosunggu Takalar Nimbang Sonrong Daeng Mangung Tewas Ditangan Penderita Jiwa

Ia juga menurunkan bendera jadi setengah tiang.

Jenderal Lapangan, Ma'ruf mengatakan, demonstran menuntut perbaikan fasilitas kampus.

Saat ini banyak mahasiswa Unsulbar menjalani perkuliahan di gedung pinjaman. Seperti sekolah dan gedung lainnya.

Ia menyayangkan, kondisi seperti itu masih terjadi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pertama di Sulbar tersebut.

Apalagi Unsulbar telah berdiri sejak 2013 lalu.

Debt Collector Muka Garang Tewas Tanpa Kepala, Dimutilasi saat Tagih Utang, Hp & Motor Dibawa Kabur

Joroknya Sungai Kampung Bulu-bulu Pangkep, Penuh Sampah dan Dikeluhkan Warga

Gandeng Stikes Lakipadada, GMNI Tator Beri Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Warga ini

Perkembangan fasilitas kampus Unsulbar sangat lambat jika dibandingkan perguruan tinggi lainnya.

Seperti halnya STAIN Majene yang baru dua tahun terbentuk, tapi fasilitasnya kini sangat memadai.

"STAIN sekarang sangat luar biasa. Beda dengan Unsulbar, pembangunannya saat ini bagaimana? Sampai saat ini masih ada yang kuliah di sekolah-sekolah," jelas Ma'ruf.

Selain itu, demonstran juga menuntut perbaikan akreditasi.

Kata Ma'ruf, saat ini hanya satu program studi yang terakreditasi B yakni Akuakultur. Sementara lainnya hanya terakreditasi C.

Bahkan adapula dua program studi yang status akreditasinya kedaluarsa. Yakni Teknik Informatika dan Ilmu Politik.

Tuntutan lainnya, lanjut Ma'ruf, massa mendesak peningkatan SDM tenaga pengajar.

Saat ini dosen Unsulbar didominasi lulusan S2 atau magister.

"Yang dibutuhkan sekarang ini di Unsulbar adalah profesor. Itu yang sangat kita butuhkan," ujar mahasiswa Hukum angkatan 2018 tersebut.

Mahasiswa lainnya, Ramly Yunus menilai tiga tuntutan itu saling berkaitan.

Persoalan fasilitas dan SDM dosen perlu ditingkatkan. Hal itu akan berpengaruh pada status akreditasi jurusan maupun universitas.

Jika fasilitas dan SDM belum dibenahi, status akreditasi tidak akan pernah meningkat. (Tribun Majene.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @edyatmajawi

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: