VIDEO: Sungai Kampung Bulu-bulu di Anrong Appaka Pangkep Penuh Sampah

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE-- Sungai di Kampung Bulu-bulu, Kelurahan Anrong Appaka Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulsel, Senin (15/10/2019) tampak jorok.

Pantauan TribunPangkep.com, sepanjang sungai tersebut penuh tumpukan sampah.

Pahir Halim dan Andi Taddampali Pimpin Komisi Informasi Sulsel Periode 2019-2023

VIDEO: Detik-detik Rumah Warga Terbakar di Pammana Wajo, Ternyata Ini Penyebabnya

Postingan Terakhir Artis Kpop Sulli Eks Member f(x) yang Meninggal Dunia, Begini Kata Polisi

Kapolsek Jajaran Makassar Terancam Jika Masih Ada Pabrik Pembuatan Busur

Apiaty Amin Syam Fokus Turunkan Kemiskinan, Tingkatkan Pendidikan

Tumpukan sampah memanjang hingga jarak sungai empat kilometer lebih.

Ada tumpukan sampah plastik seperti botol plastik, kantong plastik hingga makanan ringan dengan kemasan plastik.

Tumpukan sampah itu menyengat dan berbau.

Warna air sudah hijau pekat hingga hitam legam.

" Iya tumpukan sampah ini sudah lama dan kalau musim kemarau seperti ini itu kelihatan sampai ke bagian bawah seperti ini," kata salah seorang warga bernama Alimuddin.

Ali mengaku, kondisi itu sudah berlangsung lama dan tidak ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Mau dibuang kemana? tidak ada TPA, tidak ada tempat sampah juga di sepanjang ini, begitupun di depan rumah-rumah warga," ungkapnya.

Alimuddin mengaku, sampah-sampah tersebut sudah lama berada di sepanjang sungai dan memang mengeluarkan bau sengat saat melewati area sungai.

"Memang mengeluarkan bau menyengat dan harusnya aparat yang berwenang turun membantu kami," jelasnya.

Ali mengaku  pengadaan bak sampah untuk warga kurang, padahal tempat itu termasuk wilayah kota Pangkajene.

"Sebagianji yang ada pengadannya dan sebagian tidak," kata Ali. (*)

Hingga Hari Ini, Pangkep, Barru dan Selayar Belum Teken NPHD Pendaan Pilkada

 Tiga Daerah di Sulawesi Selatan belum melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.

Ketiga daerah tesebut yakni Kabupaten Kepulauan Selayar, Pangkep dan Maros. Padahal tahapan Pilkada dimulai dengan penandatanganan paling lambat 1 Oktober 2019 lalu.

Babak II Berlangsung, Live Streaming TV Online RCTI Timnas U23 vs Yordania CFA Football Tournament

Alasan Istri Eks Dandim Kendari Berani Nyinyirin Wiranto di Facebook, ini Latar Belakang Keluarganya

Penumpang Mobil Pick Up Tewas Setelah Bertabrakan dengan Mobil Truk di Jl Trans Sulawesi Palopo

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor Besar-besaran, Lulusan S1, Daftar Online di Link Resmi

VIDEO; Bawa Bambu Runcing, Warga Tolak Galian Tambang di Desa Salipolo Pinrang

" Kalau sampai besok belum di tandatangan NPHD akan dipanggil lagi Kemendagri, baik KPU maupun Bupati," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Syarifuddin Jurdi.

Syarifuddin Jurdi menyebut penandangan NPHD sudah melewati batas dedlinen yang ditetapkan. Penyebabnya usulan KPU sampai saat belum disepakati Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Bahkan terdapat salah satu daerah yang awalnya sudah menyetujui dari usulan KPU, tiba tiba kesempakatannya dibatalkan dan meminta usulan dirasionalisasi kembali.

Itu terjadi daerah Kepulauan Selayar. KPU dan Pemda setempat awalnya sudah
sepakati angka sekitar Rp 22 M lebih, namun Pemda berubah, ironisnya keinginan pemda sangat turun drastis.

"Yang diusulkan KPU setelah berkali kali dirasionalisasi belum ketemu dengan Pemda, ada dari 3 itu yang sudahsepakat, namun tiba TAPD nya berubah," teganya.

Syarifuddin mengaku sangat menyayangkan dengan kondisi ini. Bilamana KPU dan Pemda tidak ada titik temu, maka dapat mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada.

"Tentu akan mengganggu tahapan kalau NPHD belum ditandatangani," tuturnya.

Kemudian untuk Kabupaten Maros. KPU dan Pemda belum sepakat dengan usulan KPU sekitar Rp 34 M. Pemda Maros menginginkan pendanaan Pilkada di daerah itu disamakan dengan pendanaan di Bulukumba Rp 27.5 M.

Sementara Pangkep, Pemda setempat malah mematok diangka Rp 20 M, sedangkan kebuuthan KPU jauh lebih besar karena kepulauan. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: