TRIBUN WIKI

Sebut KPK Sudah Superbodi hingga Presiden Tak Perlu Terbitkan Perppu KPK, Siapa Siti Noor Laila?

Siti Noor Laila turut angkat bicara terkait desakan terhadap Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK.

Sebut KPK Sudah Superbodi hingga Presiden Tak Perlu Terbitkan Perppu KPK, Siapa Siti Noor Laila?
Istimewa
Sebut KPK Sudah Superbodi hingga Presiden Tak Perlu Terbitkan Perppu KPK, Siapa Siti Noor Laila? 

Sebut KPK Sudah Superbodi hingga Presiden Tak Perlu Terbitkan Perppu KPK, Siapa Siti Noor Laila?

TRIBUN-TIMUR.COM--Siti Noor Laila turut angkat bicara terkait desakan terhadap Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK.

Menurut Ketua Komnas HAM periode 2013-2014 ini, Perppu KPK tidak perlu dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI tidak mengurangi tugas dan wewenang KPK.

“UU KPK yang baru saja disahkan tidak mengurangi tugas dan wewenang KPK, kalau tidak salah tercantum pada pasal 5,6, dan 7,”ujar Laila ketika dihubungi via telepon oleh wartawan, Minggu(13/1012019) dikutip dari Tribunnews.

Dilansir dari Tribunnews, Menurut Noor, undang-undang saat ini sudah memperkuat KPK dan tetap memposisikan lembaga antirasuah itu sebagai superbodi karena memang sudah demikian sejak dilahirkan.

“Setelah 17 tahun berjalan KPK perlu refleksi dan dievaluasi, kalahnya di 5 kali pra peradilan dan kasasi MA menunjukkan ada mekanisme yang tidak kuat di KPK. Kalah di praperadilan menunjukan ada mekanisme yang perlu dikuatkan di KPK,” ujar Noor.

Mekanisme pengawasan lanjut Noor justru bisa megurangi kemungkinan kekalahan tersebut bisa terjadi.

Karena ada pengawasan yang kuat sehingga prosedural dalam penyidikan dapat dijalankan sesuai aturan sehingga cukup kuat apabila harus menghadapi pra peradilan.

“Pengawasan yang dilakukan terkait dengan penyadapan juga semakin memperkuat KPK untuk dapat melakukan penyadapan dengan mendukung prinsip-prinsip penegakan HAM. Penyadapan dilakukan untuk memperkuat tambahan alat bukti bukan mencari alat bukti. Posisinya jangan sampai terbalik,” ujar Noor.

Penyadapan pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM, tetapi apabila dilakukan berdasarkan UU dan untuk kebutuhan tertentu maka bisa dilakukan.

Dalam hal ini, UU KPK tetap memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan penyadapan.

Namun menurut Noor Laila hal tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang berdasar prinsip demokrasi agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

“Hasil penyadapan yang berada di luar konteks penyidikan tidak boleh dikeluarkan dan tidak perlu melakukan demoralisasi tersangka cukup hanya pada kasusnya. Selain itu membuka hasil penyadapan harus dilakukan di persidangan dan bukan oleh Jubir,” ujar Noor.

Lebih lanjut Noor Laila juga mendukung terkait dengan wacana menjadikan karyawan KPK menjadi ASN.

Hal tersebut menurutnya adalah hal yang wajar dan tidak akan mengurangi hak karyawan yang selama ini.

“Di Komnas HAM sebelum era saya pada tahun 2007 – 2012 adalah era ASN. Seluruh karyawan saat ini berubah menjadi ASN. Hal tersebut dampaknya berpengaruh utamanya pada loyalitas terhadap negara,” ujarnya.

Senada dengan proses yang terjadi di Komnas HAM, perubahan status karyawan menjadi ASN di KPK tidak akan memberikan pengaruh banyak.

Bahkan harapannya mendorong loyalitas karyawan kepada negara salah satu faktornya karena KPK dibiayai oleh APBN.

“Isu lainnya karena saat ini gaji karyawan KPK memang jauh lebih tinggi dibandingkan ASN. Hal tersebut tidak perlu dikawatirkan sebenarnya KPK bisa meminta kepada Menkeu untuk membuat perlakukan khusus,” kata Noor Laila.

Noor Laila menjelaskan hal tersebut sangatlah memungkinkan karena KPK memang lembaga extraordinary yang diciptakan untuk melaksanakan pemberantasan korupsi.

Berbagai polemik yang ada di masyarakat Noor Laila karena prosesnya terlalu dipolitisir dan disimplifikasi sehingga tidak bisa melihat dengan jernih masalah yang timbul.

Menurut dia dorongan agar presiden mengeluarkan Perppu tidak relevan karena cukup menggunakan mekanisme demokrasi yang berlaku saat ini.

“Sekarang ada beberapa pihak yang sudah berproses di MK. Sebaiknya menunggu saja proses yang ada di MK. Tidak usah ada bumbu politik dan agenda lain,”tutup Noor.

Halaman
Penulis: Desi Triana Aswan
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved