Pemkab Sepakati Anggaran Bawaslu Mamuju Rp 8 M untuk Pilkada 2020

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berlangsung di ruangan kerja kantor Bupati H Habsi Wahid. NPHD ditanda tangani langsung Bupati d

Pemkab Sepakati Anggaran Bawaslu Mamuju Rp 8 M untuk Pilkada 2020
Nurhadi/tribunsulbar.com
Bupati Mamuju Habsi Wahid dan Komisioner Bawaslu Mamuju foto bersama usai penandatanganan NPHD dana pengawasan Pilkada 2020 di ruangan kerja bupati. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju menyepakati anggaran Bawaslu Mamuju untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020 sebesar Rp 8 milliar, Senin (14/10/2019).

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berlangsung di ruangan kerja kantor Bupati H Habsi Wahid. NPHD ditanda tangani langsung Bupati dan Ketua Bawaslu Rusdin.

Sebelum Meninggal Dunia, Komisioner KPU Palopo Sempat Rasakan Sakit di Dada Selama 3 Hari

Diduga Akibat Nyinyir di Medsos, Jukir di Jl Sultan Alauddin Makassar Tewas Dibusur

Anggota KPU Palopo Meninggal Dunia, Begini Penjelasan Dokter

Ingin Mendahului Kendaraan Lain, Pengemudi Pick Up Tewas di Lalampanua Majene

Usai Doakan Istri yang Ulang Tahun, Suami Mutilasi dan Bakar Jasadnya, Anak Sulung Juga Jadi Korban

Penandatanganan dihadiri dua komisioner Bawaslu lainnya Faisal Jumalang dan Siti Mustikawati.

Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin mengatakan, anggaran tersebut akan dimaksimalkan, sebab sebelumnya Bawaslu mengusulkan Rp 13 miliar.

"Tapi setelah kami bertemu Pemda, diminta untuk rasionalisasi berdasarkan aturan, jadi kita rasionalisasi diangka Rp 9,5 miliar, tapi kemudian disepakatinya di angka Rp 8 miliar,"kata Rusdin ditemui di kantor Bupati Mamuju usai penandatanganan NPHD dengan bupati.

Dikatakan, kalau para meter cukup tentu tidak, namum pihaknya akan mencukupkan dengan anggaran yang ada, sebab anggaran Rp 8 miliar itu, hampir 50 persen horarium ad hock.

"Dengan jumlah 33 pengawas adc hock kecamatan, 101 pengawasa desa dan asumsi pengawas TPS itu kurang lebih 600. Inilah yang akan kita cukupkan dengan kegiatan operasional lainnya,"ujarnya.

Kata Rusdin, dengan anggaran tersebut Bawaslu akan bawanya mengurangi volume sosiasilasi dan pengawasan partisipasif kemudian di operasional perjalanan dinas.

"Kami lebih prioritaskna belanja pegawai, yaitu operasional pengawas desa dan pengawasa TPS, kalau sosialisasinya nanti, kalau awalnya kami rencanakan lima, yah kami harus kurangi jadi tiga,"tuturnya.

Bupati Mamuju Habsi Wahid dan Komisioner Bawaslu Mamuju foto bersama usai penandatanganan NPHD dana pengawasan Pilkada 2020 di ruangan kerja bupati.
Bupati Mamuju Habsi Wahid dan Komisioner Bawaslu Mamuju foto bersama usai penandatanganan NPHD dana pengawasan Pilkada 2020 di ruangan kerja bupati. (Nurhadi/tribunsulbar.com)

Sementara Bupati Mamuju H Habsi Wahid mengatakan, pihaknya menyepakati anggara tersebut setelah melalui diskusi bersama dengan pihak Bawaslu.

"Jadi bukan hanya kami yang putuskan, tapi itu hasil keputusan bersama. Bawaslu sebelumnya mengusulkan Rp 13 miliar, tapi setelah dikoreksi, kelihatannya untuk pelaksanaan Pilkada 2020 bagi Bawaslu sejumlah itu baru dapat sedikit maksimam,"katanya. (tribur-timur.com).

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
Penulis: Nurhadi
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved