Honor Penyelenggara Pilkada 2020 Naik, KPU Usulkan Tambahan Dana Pilwali

TRIBUN - TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar akan mengusulkan tambahan dana untuk anggaran penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Makassar 2020 mendatang.

Tambahan anggaran menyusul adanya kenaikan gaji atau honor bagi penyelenggaran ad hoc Pilkada mendatang.

Penerimaan CPNS Dibahas Setelah Pelantikan Presiden, Ini Penjelasan Resmi BKN Regional IV Makassar

Skor 0-0, 3 Link Live Streaming TV Online Brazil vs Nigeria di Laga Brasil Global Tour, Akses via HP

Penerimaan CPNS Dibahas Setelah Pelantikan Presiden, Ini Penjelasan Resmi BKN Regional IV Makassar

Buka LSN Region II 2019, Sekprov Sulsel: Semoga Ada Santri Masuk PSM

Pengakuan Istri Anggota TNI AU Setelah Tulisannya Viral Terkait Penusukan Wiranto: Sudah Minta Maaf

" Kurang lebih sekitar Rp 20 M. Tapi pastinya itu akan dihitung ulang dulu baik baik sambil menunggu surat KPU RI," kata Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sari.

Sebelumnya angka anggaran yang telah disepakati Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Pemkot Makassar senilai Rp 78 miliar.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh
KPU dan Pemerintah Kota Makassar di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, Selasa (01/10/2019), malam.

Selain KPU Makassar juga dilakukan KPU Kabupaten Pangkep. Ia menaikkan usulan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang. 

Menurut Ketua KPU Pangkep, Burhan menaikan usulan pendaan pemilu karena menyesuaikan kebutuhan anggaran dimana honor penyelenggara adhoc mengalami kenaikan.

"Ada perubahan karena ada kenaikan honor panitia adhoc," kata Burhan. Burhan mengatakan usulan awal untuk pendanaan Pilkada sebesar Rp 34 miliar naik menjadi
Rp 40,087 M. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: