3 Kali Raih WTP, Pemda Mamasa Dapat Hadiah Rp 18 Milliar

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sudah tiga kali mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini WTP diraih pemerintah Kabupaten Mamasa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulbar.

Opini WTP yang dimaksud yakni laporan pertanggung jawaban keuangan tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018.

Tiket Murah ke China, Terbang ke Shanghai Pakai AirAsia Mulai Rp 2,7 Jutaan

Makassar Tuan Rumah Pentas PAI 2019, Segini Jumlah Warga Bakal Padati Asrama Haji

Media FC Tumbangkan Beringin 1-0, Ini Pencetak Golnya

Bupati Mamasa Ramlan Badawi mengatakan, pihaknya mendapat penghargaan berupa piagam.

Penghargaan itu diberikan karena telah meraih opini WTP sebanyak tiga kali berturut-turut.

Menurut dia, pemeberian penghargaan itu sebagai bukti dari hasil perjuangan semua pihak dalam upaya meningkatkan pengelolan keuangan.

Ramlan menyebutkan, atas penghargaan itu juga, pihaknya mendapat dana insentif umum sebesar 18 milliar rupiah dari pemerintah pusat.

Tolak Pelaksanaan F8 di CPI, Direktur Walhi Sulsel Keluarkan Ancaman!

Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Sub Kejuruan Tata Kecantikan Batara Ditutup

Hingga September 2019, Jasa Raharja Sulselbar Bayar Klaim Santunan Rp 91 Miliar

Selaku pemerintah daerah, dirinya bertekad akan mempertahankan opini WTP tersebut.

Bahkan Ramlan berjanji akan berupaya sehingga tidak hanya mendapat WTP tiga kali, tetapi seterusnya akan mendapat WTP.

"Kalau sudah lima kali mendapat WTP maka akan mendapat insentif yang lebih besar," tambah Ramlan Badawi, Selasa (8/10/2019).

Sekaligus akan mendapatkan tropi berupa topi yang terbuat dari emas.

Ia menjelaskan, WTP yang diraih sebanyak tiga kali berturut-turut tidak untuk dibanggakan.

Lebih dari itu, WTP dimaksudkan agar menjadi motivasi dalam mengelola keuangan di Daerah.

Meskipun kata dia, banyak opini dari kalangan masyarakat yang mengatakan WTP yang diraih tidak sesuai fakta di lapangan.

"Soal itu biarkan masyarakat berpendapat, yang ril itu ada KPK, BPK dan BPKP," pungkasnya menjelaskan.

Laporan wartawan @rexta_sammy