KPU dan Bawaslu Maros Belum Penandatanganan NPHD Pilkada, Ada Apa ?

Padahal, KPU dan Bawaslu Maros telah mengusulkan anggaran yang dibutuhkan ke Pemkab.

KPU dan Bawaslu Maros Belum Penandatanganan NPHD Pilkada, Ada Apa ?
amiruddin/tribun-timur.com
Ketua KPU Maros, Samsu Rizal 

TRIBUN-MAROS.COM, TURIKALE - Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU dan Bawaslu Maros, belum juga dilaksanakan, Sabtu (5/10/2019).

Padahal, KPU dan Bawaslu Maros telah mengusulkan anggaran yang dibutuhkan ke Pemkab.

 Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, mengatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan antara Pemkab Maros dan Bawaslu.

 Pemkab Maros kata dia, meminta anggaran untuk Bawaslu lebih rendah, dari anggaran yang diusulkan.

Mantan Kapolres Soppeng Incar Jabatan Wabup Barru, Ini Profilnya

Bertemu Gubernur Sulsel, Ini Harapan Ashabul Kahfi Pasca Dilantik Sebagai Legislator Senayan

Hadiri Ramah Tamah Pemprov Sulsel, Anggota DPR RI Muhammad Fauzi Bilang Begini

 "Belum ada kesepakatan. Kami meminta anggaran Rp 15 miliar, namun itu diminta dirasionalkan lagi, agar lebih rendah," kata Sufirman, kepada tribun-maros.com.

 Hasil rapat terakhir dengan Pemkab Maros, kata dia, anggaran Bawaslu diusulkan hanya Rp 13,3 miliar.

 "Masih kita bahas, apakah anggaran tersebut cukup atau tidak," ujarnya.

 Hal senada juga disampaikan Ketua KPU Maros, Samsu Rizal.

 KPU bersama Pemkab Maros masih membahas besaran anggaran yang akan diberikan.

 "Kemungkinan berkurang dari jumlah anggaran yang kami usulkan. Begitu hasil rapat sebelumnya," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Amiruddin
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved