Maksud Mantan Kepala BIN Hendropriyono Sebut People Power Akan Berhasil Jika Marinir & AD Terlibat?

Maksud Mantan Kepala BIN Hendropriyono Sebut People Power Akan Berhasil Jika Marinir & AD Terlibat?

TRIBUN-TIMUR.COM,- PELANTIKAN Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 tinggal dua minggu lalu.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono meyakini tidak akan ada gangguan berarti saat pelantikan.

Gerindra Minta Jatah Menteri ke Jokowi? Prabowo Bicara Pertemuannya dengan Ayah Kaesang & Megawati

Masih Berseteru dengan Atta Halilintar, Foto Syur Tanpa Busana Bebby Fey Banjir Komentar: Jos Gandos

Rumah Tangga Raffi Ahmad Nagita Diisukan Retak, Nia Ramadhani Terseret Bukan Karena Ayu Ting Ting

"Saya kira TNI mendukung penuh pemerintahan yang sah."

"Tidak ada yang bisa menggulingkan pemerintahan yang sah selama TNI mendukung penuh," ucapnya, seusai menghadiri upacara HUT TNI ke-74 di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (5/10/2019).

Hendropriyono juga meyakini tidak bakal ada gerakan people power untuk menggulingkan pemerintahan.

Melainkan, hanya ada segelintir pihak yang memaksakan kehendak pada pemerintahan yang sah.

Dia mengungkapkan, pasukan TNI AD, AU, dan AL sangat solid mendukung pemerintahan Jokowi.

Apalagi, pucuk pimpinan di masing-masing matra TNI merupakan orang-orang pilihan Jokowi sendiri.

Kalaupun ada aksi, menurut Hendropriyono, ibarat jauh panggang dari api.

"Kalau saya ikuti media dan informasi yang bergulir, memang ada yang tujuannya mau menggulingkan Jokowi-Amin, tapi itu jauh api dari panggang. ‎

"Di mana-mana people power berhasil kalau Marinir dan Angkatan Darat terlibat di belakang mereka."

"Tapi ini Marinir dan Angkatan Darat sangat-sangat orangnya Jokowi."

"Kuncinya kalau zaman saya, Angkatan Darat dan Marinir ‎kalau setia di belakang pemerintah, demo bagaimanapun besarnya tidak akan tercapai," paparnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen pihaknya untuk ikut mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019, pada 20 Oktober mendatang.

Hal itu ia sampaikan seusai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.

Bahkan, Panglima TNI tak segan menyatakan siapa pun yang berniat menggagalkan pelantikan Presiden, akan berhadapan dengan TNI.

“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik."

"Termasuk berupaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu, akan berhadapan dengan TNI,” ujar Panglima TNI lantang.

Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI bersama satuan-satuan di tiga matra TNI.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar yang dimulai secara elegan serta damai, berangsur diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.

Wiranto menegaskan, aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR, sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019.

Menurut Wiranto, gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI."

"Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas.”

“Dan sudah cukup bukti bahwa gerakan yang ambil alih demonstrasi mahasiswa itu bertujuan untuk menduduki Gedung DPR RI."

"Hingga mengganggu kerja anggota dewan termasuk menggagalkan pelantikan anggota DPR baru."

"Lebih lanjut tujuannya adalah menggagalkan pelantikan Presiden,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Wiranto menjelaskan, gelombang baru ini akan berusaha memprovokasi masyarakat untuk memancing aparat keamanan agar bertindak lebih keras lagi, sehingga menciptakan korban.

Jika kemudian tercipta korban, menurut Wiranto, sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab itu akan memanfaatkan momentum.

Tujuannya, untuk menggelar gerakan yang lebih besar dengan tujuan menciptakan rasa tidak percaya kepada pemerintahan yang sah.

Wiranto mengatakan, sejumlah kalangan masyarakat akan dipancing dan dimanfaatkan untuk melakukan serangan kepada aparat keaman.

“Pelajar kemarin sudah berhasil mereka provokasi untuk menyerang masyarakat."

"Setelah berhasil menghasut pelajar kemarin, kita harus waspada gelombang gerakan seperti itu akan melibatkan kelompok Islam garis keras dan juga suporter sepak bola.”

“Kemudian buruh, tukang ojek, dan paramedis juga jangan mau dihasut untuk dilibatkan dalam gerakan itu."

"Sekarang paramedis sudah menjadi sasaran penyesatan-penyesatan,” beber Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, kini tenaga medis mulai disesatkan dengan informasi dalam salah satu rancangan undang-undang.

Ada poin yang menyebut jika paramedis salah mengambil keputusan dalam melakukan pertolongan kepada pasien, akan didenda Rp 1 juta.

Wiranto menegaskan informasi itu menyesatkan dan tak ada sama sekali.

“Tenaga medis kita sudah diberikan informasi yang menyesatkan seperti itu, padahal sama sekali tidak ada."

"Jadi kita ingatkan bahwa paramedis jangan sampai mengikuti provokasi seperti itu,” pintanya.

Senada, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melihat ada pihak memanfaatkan demonstrasi tolak sejumlah RUU oleh mahasiswa di depan gedung DPR, untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, demo mahasiswa yang awalnya berjalan dengan damai berubah menjadi aksi anarkis pada sore hingga malam hari.

"Kami melihat ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mengambil momentum ini untuk agenda sendiri, bukan agenda RUU," ucapnya di tempat yang sama.

"Agenda itu politis dengan tujuan menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstutusional," sambung Tito Karnavian.

Namun, terkait siapa aktor atau kelompok yang memanfaatkan demonstrasi mahasiswa, Kapolri tidak mengungkapkan secara jelas dan hanya menyebut kerusuhan telah dirancang secara teratur.

Lebih lanjut ia mengatakan, aksi anarkis di sekitaran gedung DPR dua hari lalu mirip dengan kerusuhan di kantor Bawaslu pada Mei 2019.

"Aksi kekerasan batu, pembakaran dan lain-lain mirip pola kerusuhan 21-22 Mei lalu. Ini terlihat cukup sistematis, artinya ada pihak yang mengatur itu," paparnya.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Hendropriyono: People Power Berhasil Kalau Marinir dan Angkatan Darat Terlibat, https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/05/hendropriyono-people-power-berhasil-kalau-marinir-dan-angkatan-darat-terlibat?page=1.