Daftar 33 Nama Menteri Jokowi Muncul Jelang Pelantikan, Mahfud MD Masuk, Wiranto Didepak?

Cek Daftar 33 Nama Menteri Jokowi Muncul Jelang pelantikan, Mahfud MD Masuk, Wiranto Didepak?

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak lama lagi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Tepatnya 20 Oktober mendatang, Jokowi dan Maruf Amin bakal resmi jadi pemimpin negara yang baru.

Jelang pelantikan sejumlah nama mulai bermunculan mengisi jabatan Menteri dalam Kabinet Kerja jilid 2. 

Kabar lainnya, Jelang pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih, sejumlah menteri Jokowi juga mengundurkan diri.

Mundurnya para menteri itu bukan alasan.

6 Fakta Video Panas Siswi SMK Tuban Berhubungan Badan Layaknya Suami Istri, Durasi 6 Detik, 6 Pelaku

Sopir Selingkuh dengan Istri Majikan, Buat Rencana Pembunuhan ke Bos, Gagal Gegara Ini

Kejinya Ayah Perkosa Anak 2 Kali, Ibu Kandung Malah Usir dan Sebut Putrinya Pelakor, Kronologi

Ada berbagai sebab dan alasan mundurnya beberapa menteri di era Presiden Jokowi.

Berikut in beberapa menteri yang menyatakan mundur kepada Presiden Jokowi.

Melansir Kompas.com, pelantikan kabinet baru pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden dan wakilnya pada 20 Oktober 2019.

Kini, sudah ada tiga menteri mundur dari Kabinet Kerja sebelum 20 Oktober 2019.

Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Pelaksana tugas hingga pelantikan

Sebagai gantinya, presiden telah menunjuk tiga pelaksana tugas untuk mengisi posisi pucuk kementerian yang kosong.

6 Fakta Video Panas Siswi SMK Tuban Berhubungan Badan Layaknya Suami Istri, Durasi 6 Detik, 6 Pelaku

Sopir Selingkuh dengan Istri Majikan, Buat Rencana Pembunuhan ke Bos, Gagal Gegara Ini

Kejinya Ayah Perkosa Anak 2 Kali, Ibu Kandung Malah Usir dan Sebut Putrinya Pelakor, Kronologi

1. Imam Nahrawi

Imam Nahrawi mengundurkan diri dari kabinet setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.