Pencopotan Tiga Pejabat Pemprov Sulsel Libatkan KPK?

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya ikut terlibat dalam pencopotan tiga pejabat eselon II (Jabatan Tinggi Pratama) Pemprov Sulsel.

Hal tersebut terungkap saat Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah bertemu dengan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jl Sungai Tangka, Kota Makassar, Kamis (3/10/2019).

Tiga pejabat itu diantaranya Inspektorat Sulsel Lutfie Natsir, Kepala Biro Pembangunan Sulsel Jumras, dan Kepala Biro Umum Sulsel Muhammad Hatta.

DPRD Sebut RTLH Tidak Tepat Sasaran, Begini Respon Kadis Perumahan Mamasa

Sukri Sappewali Ungkap Ada Warga Jadi Pengurus Kelompok Tani di Dua Kelompok Berbeda di Bulukumba

Ada Kafe Layanan Informasi Kini Hadir di Malino, Ini Tujuannya

Nurdin mengatakan, ia berani mencopot tiga pejabatnya ini atas rekomendasi dan pertimbangan KPK.

Pelibatan KPK di internal Pemprov Sulsel kata Nurdin, tak lain untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

"Beliau (KASN) sangat memahami pemerintahan kita. Pemprov Sulsel memiliki misi melayani, bersih dan berintegritas," ujar mantan Bupati Bantaeng ini.

Nurdin mengakui, bahwa pencopotan yang dilakukan Pemprov kepada tiga pejabat itu berseberangan dengan aturan KASN.

Olehnya itu, Pemprov kini melakukan perbaikan terkait kekeliruan yang terjadi sebelumnya.

"Tadi sudah kita buatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketiga pejabat ini," ujar Nurdin.

Ia menambahkan pencopotan tiga pejabat ini juga untuk menyelamatkan dirinya dari aparat penegak hukum.

Ketiganya diindikasi melakukan tindakan yang berdampak hukum.

DPRD Sebut RTLH Tidak Tepat Sasaran, Begini Respon Kadis Perumahan Mamasa

Sukri Sappewali Ungkap Ada Warga Jadi Pengurus Kelompok Tani di Dua Kelompok Berbeda di Bulukumba

Ada Kafe Layanan Informasi Kini Hadir di Malino, Ini Tujuannya

"Saya tidak mau menzolimi orang. Dari pada ditangani penegak hukum. Ada di pilihan, apakah ditangani penegak hukum," katanya.

'Atau kita non aktifkan dengan melakukan pembinaan kepada mereka," tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KASN, Sumardi mengatakan kehadirannya disini untuk melihat progres atas rekomendasi KASN.

"Kita datang untuk memastikan sejauh mana progres rekomendasi kami. Kami ingin mengetahui apakah ada hambatan sehingga tidak melaksanakan rekomendasi ini," katanya.

Terkait dengan hadirnya KPK, itu tidak menjadi masalah bagi KASN.

KASN ia beberkan telah melakukan bekerjasama dengan KPK.

"Mereka melakukan pencegahan sementara kami manajemen ASN," ujar Sumardi.

Terkait dengan laporan ke Presiden, itu belum bisa dijawab oleh Sumardi. Ia berdaih akan membicarakan dengan pimpinan.

"Setelah ini tentu kami laporkan ke pimpinan seperti apa nanti. Kami tidak bisa jawab soal itu. Segela kemungkinan bisa terjadi, termasuk evaluasi," katanya.(*)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: