Bantaeng Jadi Tuan Rumah Monitoring dan Evaluasi Bersama KPK

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Kabupaten Bantaeng mendapat penghormatan sebagai salah satu daerah yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atau Monev, Kamis (3/10/2019) siang.

Monev pencapaian progres Monitoring Centre of Prevention (MCP) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 2019 dan Diseminasi Wajib Pungut Pajak (WAPU) Tahun 2019.

Kegiatan itu terselenggara atas kerja sama KPK melalui tim koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah).

VIDEO: Intip Pembahasan Tatib DPRD Luwu Utara

Mulanya Nonton Film Panas Bersama, Paman & Keponakan Remaja Berhubungan Badan 3x Sebulan Sejak 2018

Rapat Paripurna DPRD Sulsel Diwarnai Interupsi, Nimatullah Minta Pimpinan Sementara Konsisten

Kegiatan ini digelar di Gedung Balai Kartini Bantaeng dan dibuka secara resmi Wakil Bupati Bantaeng H Sahabuddin.

Wakil Bupati Bantaeng, Sahabuddin mewakili pemerintah Kabupaten Bantaeng mengatakan kegiatan ini adalah sebuah kehormatan sekaligus sebagai titik tolak saling introspeksi diri di pemerintahan.

Dia menyebut, hal ini untuk menata diri dalam menata pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan KPK dan hadirin karena bisa hadir di kegiatan yang kita laksanakan di Kabupaten Bantaeng," kata Sahabuddin melalui rilis yang diterima awak Tribun.

Baginya, kehadiran KPK yang menginisiasi Monev, menjadi alat kontrol bagi Pemerintah Daerah.

Dengan begitu, maka pemerintah daerah akan senantiasa menghadirkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

"Kita semua sepakat bahwa korupsi musuh bersama. Untuk itu langkah preventif harus dilakukan sejak dini," tuturnya.

VIDEO: Intip Pembahasan Tatib DPRD Luwu Utara

Mulanya Nonton Film Panas Bersama, Paman & Keponakan Remaja Berhubungan Badan 3x Sebulan Sejak 2018

Rapat Paripurna DPRD Sulsel Diwarnai Interupsi, Nimatullah Minta Pimpinan Sementara Konsisten

KPK mengutus tim Korsupgah yang dipimpin Edi Suryanto didampingi Dwi Apriliani Linda.

Di hadapan peserta Monev, Edi berharap agar Pemda dalam rangka memenuhi MCP bukan karena takut dengan KPK.

"Bapak Ibu kami arahkan melengkapi instrumen yang ada dalam MCP. Tapi kami berpikir jangan melengkapi itu karena KPK", kata Edi.

MCP itu, kata Edi memuat 8 instrumen yakni APIP, Dana Desa, OPD, BMD, APBD, PBJ, PTSP dan ASN. Secara berurut presentasenya, masing-masing sebesar 15, 5, 10, 10, 15, 15, 15 dan 15 persen.

Jika kedelapan instrumen itu dijalankan, Edi yakin korupsi sudah bisa dicegah setengahnya. Outputnya akan terhindar dari penyalahgunaan pidana.(TribunBantaeng.com)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: