September 2019, Mamuju Alami Deflasi 0,52 Persen

 September 2019, Mamuju Alami Deflasi 0,52 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Berdasarkan hasil survei harga konsumen dari 82 kota di Indonesia pada bulan September, Mamuju mengalami deflasi sebesar 0,52 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar Win Rizal mengatakan dari 70 kota yang mengalami deflasi pada bulan September, kota Mamuju menempati urutan 20 yang mengalami deflasi.

"Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks harga pada tiga kelompok pengeluaran," kata Win Rizal.

Ia menambahkan tiga kelompok pengeluaran tersebut diantaranya kelompok bahan makanan 2,67 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,06 persen dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,01 persen.

"Kalau tingkat perubahan indeks kalender (Januari-September) 2019 di Mamuju adalah inflasi 0,35 persen," tambahnya.

Win Rizal juga menyampaikan, untuk tingkat perubahan indeks tahun ke tahun (September 2019 terhadap September 2018) mengalami inflasi 0,76 persen.

"Deflasi juga terjadi berdasarkan hasil pemantauan harga eceran berbagai komoditas barang dan jasa yang dilakukan BPS di Mamuju. Terjadinya penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 133,78 pada Agustus 2019 menjadi 133,09 pada September 2019," ungkap Win Rizal.

Sementara itu, lanjut Win Rizal adanya empat kelompok yang mengalami inflasi di kota Mamuju berdasarkan hasil survei.

"Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,29 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,25 persen, kelompok sandang 0,23 persen dan kelompok kesehatan 0,30 persen," tutur Win Rizal.

Pilkada 2020, Pemkab Mamuju Sepakati Anggaran Pilkada Rp 28 Miliar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Sulbar menyepakati anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tahun 2020 sebesar Rp 28 milliar, Selasa (1/10/2019) kemarin.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Mamuju bersama KPU Kabupaten Mamuju di Aula kantor Bupati Mamuju.

Sekertaris Daerah (Sekda) Mamuju, Suaib Kamba yang mewakili pihak Pemkab dalam penandatanganan itu mengatakan, anggaran yang disepekati tidak sesuai dengan permintaan KPU yang mencapai Rp 39 miliar.

"Kita tidak bisa mengakomodir semua permintaan KPU mengingat kapasitas anggaran yang terbatas sehingga nilai tersebut adalah angka yang telah dirasionalisasi bersama antara TPAD dengan KPU," kata Suaib.

Suaib berharap anggaran tersebut dapat dimaksimalkan oleh KPU dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 mendatang.

"Kami berharap, hibah anggaran tersebut dapat dimaksimalkan KPU untuk melaksanakan Pilkada tahun 2020," harap Suaib.

Sementara Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang mengatakan, anggaran hibah daerah yang disepakati sudah dirasionalisasikan, termasuk mengurangi asumsi pasangan calon dari lima menjadi tiga pasangan calon.

"Anggaran itu tentunya bakal kami maksimalkan. Kami juga sudah buat fakta integritas sehingga penganggaran betul-betul dilaksanakan sesuai ketentuan," kata Hamdan.

Hamdan mengungkapkan, anggaran tersebut bisa saja tidak maksimal atau bisa saja nantinya akan terjadi kekurangan anggaran.

"Karena KPU RI telah mengusulkan supaya honor petugas ad hoc dinaikkan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) setiap provinsi,"ucapnya.

"Jika kemarin honor ketua KPPS hanya Rp.550 ribu, maka naik menjadi sekira Rp 1 juta. Kalau itu disetujui Kemenkeu (Kementerian Keuangan-red), kami kekurangan Rp.4,5 miliar. Tapi, kita tunggu tindaklanjutnya, tentu akan dibicarakn lagi dengan Pemkab Mamuju," tambah Hamdan.

(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Baca: Sindiran Keras Fahri Hamzah untuk KPK di ILC TV One Andai KPK Koordinasi Presiden, Korupsi Tuntas!

Baca: Kumpulan Gambar DP WhatsApp, Ucapan Hari Batik Nasional, Sejarah dan Kenapa 2 Oktober

Baca: Puan Maharani Ketua DPR, Gimana Prananda Prabowo, Anak Megawati yang Jarang Tampil di Publik? Profil

Baca: Sebab Hotman Paris Show Dipandu Melaney Ricardo Dihentikan KPI Usai Nikita Mirzani Vs Elza Syarief

Baca: Asal Usul Hari Batik Nasional, Sejarah Batik yang Pernah Diklaim Malaysia, Hari Ini di Google Doodle

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

A

Baca: La Nyalla Mattalitti Kini Ketua DPD RI, Dulu Janji Potong Leher Jika Jokowi Kalah dan Prabowo Menang